SINGASANA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan mendorong pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal lebih luas bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila di sela mengikuti rapat di Gedung DPRD Tabanan, Selasa (10/11).
Menurutnya, rencana pemerintah pusat yang disebut akan mengalihkan pembiayaan gaji PPPK paruh waktu pada 2027 patut diapresiasi. Namun, Pemkab Tabanan berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada PPPK paruh waktu. “Kalau pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, tentu akan sangat membantu daerah. Karena itu, kami berharap kebijakan tersebut nantinya bisa mencakup seluruh PPPK, tidak hanya yang berstatus paruh waktu,” ujar Susila.
Susila mengatakan, beban belanja pegawai menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Di sisi lain, daerah tetap membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pembiayaan gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat, menurut Susila, anggaran daerah dapat lebih leluasa diarahkan untuk program pembangunan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau sebagian beban gaji pegawai bisa ditanggung pusat, pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih besar. Anggaran itu nantinya bisa lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut jumlah PPPK di Tabanan mencapai lebih dari 6.000 orang. Sementara berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, jumlah PPPK paruh waktu tercatat 2.857 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 orang merupakan tenaga guru, lima orang tenaga kesehatan, sedangkan 2.678 orang lainnya merupakan tenaga teknis.
Menurut Susila, jika pengalihan pembiayaan hanya berlaku bagi PPPK paruh waktu, pengaruhnya terhadap pengurangan beban APBD masih terbatas. Sebab, jumlah PPPK penuh waktu juga cukup besar dan seluruhnya tetap menjadi bagian dari beban belanja daerah. “Harapan kami tentu lebih luas. Kalau yang dialihkan hanya PPPK paruh waktu, pengaruhnya terhadap struktur belanja daerah belum terlalu besar. Akan lebih membantu jika pembiayaan seluruh PPPK dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kendati demikian, Susila mengakui sampai saat ini Pemkab Tabanan belum menerima petunjuk teknis resmi terkait rencana pengalihan tersebut. Informasi yang beredar masih berupa wacana kebijakan yang disebut akan diterapkan mulai 2027. Pemkab Tabanan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, terutama mengenai mekanisme, jenis PPPK yang masuk dalam skema pembiayaan, serta waktu pelaksanaannya.
“Kami masih menunggu kebijakan resminya. Yang paling penting bagi daerah adalah kejelasan mekanisme dan cakupannya, sehingga bisa menjadi dasar dalam menyusun perencanaan anggaran,” pungkasnya.(Puspawati/balipost)
