DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Pusat berencana mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di tahun 2027. Di Denpasar, ada 1.701 PPPK paruh waktu yang berpeluang diangkat.
Meski demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat.
Kepala BKPSDM, I Wayan Budha saat diwawancarai, Senin (9/11), mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh mengenai mekanisme perubahan status tersebut. “Kami masih menunggu petunjuk teknisnya. Jangan sampai kami memberikan informasi yang keliru karena memang belum ada juknis yang menjadi pedoman pelaksanaan,” ujarnya.
Diakuinya, saat ini pihaknya baru mendapat informasi resmi terkait PPPK paruh waktu untuk guru yang diangkat jadi PPPK penuh waktu. Khusus untuk guru, prosesnya akan langsung dari pusat. “Pemerintah daerah tinggal penetapan SK saja. Biasanya akan ada terbit permenpan terlebih dahulu yang memuat mekanisme perekrutan secara umum,” paparnya.
Setelah itu, akan terbit keputusan menteri yang mengatur secara khusus perekrutan masing-masing jabatan. Di Denpasar ada 52 guru PPPK paruh waktu yang berpeluang.
Sementara, untuk seluruh PPPK, pihaknya masih menunggu juknis lebih lanjut. Namun, Budha menyebutkan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Denpasar saat ini mencapai 1.701 orang.
Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tersebut, para pegawai ini berpeluang mendapatkan peningkatan status kepegawaian menjadi PPPK penuh waktu.
Sebelumnya, dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara (Setneg), pemerintah dan DPR RI telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dalam rapat koordinasi di Kompleks DPR RI, Jakarta, 6 November 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar tenaga pendidik atau guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi lainnya. Di antaranya dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga pelayanan, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah berstatus penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. (Widiastuti/balipost)
