MANGUPURA, BALIPOST.com – Kebutuhan pembiayaan infrastruktur menjadi sorotan utama Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa saat mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung kebutuhan pembiayaan pembangunan kepada pemerintah pusat, khususnya terkait infrastruktur yang menopang konektivitas dan daya saing pariwisata Bali.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur di Bali. Menurutnya, kualitas infrastruktur memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Pulau Dewata.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujarnya.
Kebutuhan pembiayaan tersebut semakin penting bagi Kabupaten Badung yang memiliki aktivitas pariwisata dan ekonomi sangat tinggi. Kondisi itu terutama terlihat di wilayah Badung Selatan yang menghadapi tekanan mobilitas kendaraan, pertumbuhan kawasan pariwisata, serta persoalan kemacetan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Badung saat ini membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mengatasi titik-titik bottleneck kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan, terutama kawasan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan tambahan transfer ke daerah, tetapi juga membuka ruang fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur strategis.
Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin relevan untuk proyek infrastruktur yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional maupun akses menuju destinasi pariwisata.
“Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat sangat penting agar pembangunan konektivitas dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak terhadap daya saing pariwisata serta perekonomian daerah,” katanya.
Kunjungan Banggar DPR RI sendiri bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran. Tim ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Syarief menyebut kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel. Fokusnya mencakup pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
Dalam konteks Bali, kebutuhan konektivitas dan kualitas infrastruktur menjadi salah satu perhatian. Selain itu, pengelolaan sampah, lingkungan, ketersediaan air, kemacetan, serta pemerataan manfaat pariwisata juga menjadi tantangan yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan kebijakan lintas pemerintahan.
Banggar DPR RI juga mencatat ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Namun, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang menyumbang sekitar 21,91 persen terhadap PDRB.
Karena itu, penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, serta sektor nonpariwisata dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Bali semakin kuat dan berkelanjutan. “Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” tegasnya. (Parwata/balipost)
