AMLAPURA, BALIPOST.com – Hasil verifikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan 2026 belum tuntas dan turun hingga, Rabu (21/10). Atas kondisi itu, pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 Kabupaten Karangasem berpotensi terancam.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Karangasem I Nengah Mindra mengungkapkan, sejak disetujui dalam paripurna pada 22 September lalu, hasil verifikasi Pemprov Bali belum turun atau diterima. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, ranperda tersebut masih dalam proses verifikasi di tingkat provinsi.
“Setelah hasil evaluasi Pemprov Bali diterima, akan dilanjutkan dengan pembahasan melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karangasem. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan petunjuk dan hasil evaluasi dari provinsi,” ujarnya di ruang kerjanya, Rabu (21/10) kemarin.
Sementara itu, Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta, mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan Pemprov Bali sejak ranperda disetujui DPRD Karangasem. “Kita mengikuti birokasi di provinsi. Informasi terakhir tinggal ditandatangani bapak Gubernur Bali,” tegas Sekda.
Sedana Merta mengatakan, terkait data total belanja modal APBD Perubahan 2026, rincian anggaran jalan, jaringan, irigasi, gedung dan bangunan, serta nilai kegiatan fisik pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) akan disampaikan setelah hasil verifikasi Pemprov Bali turun.
Di bagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem I Nyoman Siki Ngurah mengatakan, proses di Pemprov Bali masih berjalan dan tidak terdapat kendala serius. Dan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, Ranperda APBD Perubahan 2026 Karangasem telah naik dari Biro Hukum untuk proses paraf dan tanda tangan Gubernur Bali. “Hasilnya diupayakan turun pada Kamis (22/10),” katanya.
Siki Ngurah mengatakan, untuk total belanja modal, Rp. 146.184.723.371,00, belanja modal JIJ (Jalan, Jaringan Irigasi) Rp. 89.240.190.627,00, belanja modal bangunan dan gedung Rp. 12.777.651.178,00. “Kalau untuk kegiatan fisik diseluruh OPD harus melihat rincian APBD Perubahan TA 2026,” Imbuhnya. (Eka Parananda/balipost)
