DENPASAR, BALIPOST.com – Tiga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan Adhyasta Praja Kerthi Tahun 2026 pada perayaan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah yang dinilai mampu menerapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan secara baik, sekaligus memenuhi berbagai indikator penilaian yang ditetapkan.
Berdasarkan daftar pemenang Penghargaan Adhyasta Praja Kerthi Tahun 2026 yang tertuang dalam lampiran surat tertanggal 12 Agustus 2026, Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali meraih predikat Terbaik Pertama. Posisi Terbaik Kedua diraih Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali meraih predikat Terbaik Ketiga.
Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra usai upacara bendera peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (14/8).
Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dr. Ni Made Suryanadi, Sp.M (K)., ditemui usai menerima penghargaan, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya seluruh jajaran rumah sakit dalam menerapkan tata kelola serta nilai-nilai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari.
Menurutnya, penerapan nilai-nilai tersebut tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur rumah sakit, mulai dari pimpinan, wakil direktur, kepala bidang hingga jajaran paling bawah.
“Yang kita lihat adalah pelaksanaan penerapan dan penjiwaan sehari-hari. Kita dituntut bagaimana menerapkan tata kelola sesuai dengan misi-misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Semua kerthi, seperti Jana Kerthi, Wana Kerthi, Atma Kerthi, Jagat Kerthi, Segara Kerthi dan Danu Kerthi, kita terapkan sehari-hari dalam pelayanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja tim. Karena itu, seluruh jajaran rumah sakit dilibatkan dalam proses pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tim saya semua kita libatkan, dari pimpinan, kemudian wakil direktur, kepala bidang sampai dengan yang paling bawah,” katanya.
Ke depan, dr. Suryanadi berharap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara terus ditingkatkan. Terlebih, rumah sakit tersebut saat ini telah mengantongi akreditasi internasional sehingga standar pelayanan harus terus dijaga.
Namun demikian, menurutnya, peningkatan standar pelayanan tidak berarti meninggalkan nilai-nilai budaya Bali. Sebaliknya, karakter pelayanan yang ramah dan mencerminkan budaya Bali harus tetap menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya harapkan walaupun kita sudah bertaraf internasional, pelayanan kita terus dijaga, tetapi norma-norma budaya Bali juga tetap kita terapkan. Ramah, bagaimana setiap hari kita menunjukkan bahwa ini lho orang Bali yang kita terapkan dalam pelayanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara,” ungkapnya.
Sementara itu, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang meraih predikat Terbaik Kedua memperoleh nilai rata-rata 87,62. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, mengatakan penghargaan tersebut menjadi wujud komitmen jajaran Biro Hukum dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Selain itu, penghargaan tersebut juga mencerminkan upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Capaian ini menjadi wujud nyata komitmen Biro Hukum Setda Provinsi Bali dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menegakkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah capaian, tetapi menjadi motivasi bagi seluruh pegawai Biro Hukum untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi dan kualitas pelayanan publik di bidang hukum secara berkelanjutan.
Proses penilaian Penghargaan Adhyasta Praja Kerthi dilakukan melalui sejumlah tahapan. Evaluasi oleh Tim Evaluator/Assessor Inspektorat Daerah telah berlangsung sejak Maret 2026, meliputi evaluasi dan visitasi lapangan, penyusunan karya tulis, pemaparan, hingga sesi wawancara.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesbangpol Bali, Gede Suralaga, menyambut capaian sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi kado tersendiri dalam momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Raihan juara ini merupakan capaian yang luar biasa, hadiah Hari Jadi Provinsi Bali dan HUT Kemerdekaan RI,” ujarnya.
Suralaga menambahkan, salah satu indikator penting dalam penilaian penghargaan tersebut adalah tidak adanya temuan. Ia juga menyebut proses penilaian dilakukan secara objektif.
“Salah satu syarat untuk mendapatkan penghargaan ini tidak ada temuan. Dinilai obyektif oleh pusat,” katanya.
Penghargaan Adhyasta Praja Kerthi Tahun 2026 tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. (Ketut Winata/balipost)
