DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu pekerjaan yang terus didorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Capaian Terbaik II kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali menjadi pengakuan atas kinerja yang telah berjalan, sekaligus tantangan untuk meningkatkan jangkauan layanan pendidikan ke depan.
Dalam ajang yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Tempo Media tersebut, Bali berada di posisi kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus kepada Gubernur Bali Wayan Koster dan disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Jumat (28/8) malam.
Atas capaian tersebut, Bali memperoleh apresiasi Rp1,5 miliar. Penghargaan ini menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawa Punia, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi jajaran pendidikan Bali. Terlebih, penilaian dilakukan dalam lingkup regional Jawa-Bali yang memiliki karakteristik pelayanan publik relatif baik.
“Dari aspek pendidikan, Provinsi Bali memperoleh kategori Terbaik II setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita melihat kondisi regional Jawa-Bali, daerah-daerah ini memang standar pelayanan minimalnya hampir rata-rata di atas nasional,” ujarnya, Minggu (30/8).
Menurut Wesnawa, posisi kedua tersebut tidak semestinya hanya dimaknai sebagai sebuah penghargaan. Hasil penilaian justru dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat aspek-aspek pelayanan pendidikan yang masih perlu diperbaiki.
Pemprov Bali, kata dia, akan terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus jangkauan layanan pendidikan. Perbaikan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Kita meningkatkan capaian-capaian ini dan memperbaiki hal-hal yang memang masih diperlukan perubahan untuk mengoptimalkan dari sisi layanan atau jangkauan layanan pendidikan,” katanya.
Penguatan inovasi juga menjadi perhatian ke depan. Pihaknya menilai inovasi diperlukan agar capaian pelayanan pendidikan yang telah baik dapat terus ditingkatkan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Mungkin inovasi yang lebih kita optimalkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.
Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif. Kemendagri menggunakan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.
Fokus penilaian diarahkan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi sejumlah sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sarana permukiman, serta pengelolaan sanitasi lingkungan.
Khusus kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, pemerintah daerah dinilai dari kemampuannya menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kehadiran negara melalui pemerintah daerah diukur antara lain dari pemerataan tenaga pengajar atau guru, perluasan akses masyarakat terhadap sekolah, mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta komitmen anggaran pendidikan.
Dengan indikator tersebut, posisi Bali sebagai Terbaik II menunjukkan kinerja pelayanan pendidikan yang cukup kuat di tengah persaingan antardaerah di regional Jawa-Bali.
Capaian tersebut juga melengkapi prestasi Bali pada kategori pelayanan kesehatan. Pemprov Bali sebelumnya meraih Terbaik I kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Dua penghargaan tersebut mengantarkan Bali memperoleh apresiasi sebesar Rp3,5 miliar. (Ketut Winata/balipost)
