DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai menyiapkan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang hanya memperoleh sedikit peserta didik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan regrouping atau penggabungan sekolah, sekaligus memperkuat sarana dan prasarana di sekolah yang menjadi lokasi penggabungan.
Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali terkait kondisi sejumlah sekolah yang minim peminat. Menurutnya, di beberapa wilayah terdapat lebih dari satu sekolah sehingga peserta didik dapat dialihkan ke sekolah terdekat agar jumlah rombongan belajar memenuhi ketentuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Jadi berbicara tentang ada sekolah yang mendapatkan siswa yang sedikit, kami sudah melaksanakan koordinasi. Karena memang di areal wilayah desa itu ada sekolah yang lain. Sehingga di sekolah lain ini bisa terakomodir sesuai dengan jumlah per kelas, berkenaan dengan Dapodiknya,” ujar Giri Prasta usai Rapat Paripurna di DPRD Bali, Selasa (14/7).
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan karena ditemukan sekolah dengan kondisi jumlah peserta didik yang tidak berjenjang. Bahkan, terdapat sekolah yang memiliki siswa pada tingkat tertentu, tetapi kosong pada jenjang lainnya sehingga dinilai tidak efektif dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Di Bali ini kelas 1-nya ada, kelas 2-nya nggak ada. Kelas 3-nya ada, kelas 4-nya nggak ada. Maka evaluasi yang kita lakukan ke depan kaitannya dengan kemungkinannya besar kita akan melaksanakan salah satunya adalah regrouping,” katanya.
Menurut Giri Prasta, apabila kebijakan tersebut diterapkan, sekolah yang tidak lagi difungsikan sebagai satuan pendidikan dapat dialihkan menjadi fasilitas umum sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, sekolah yang menerima penggabungan akan diperkuat kapasitasnya, termasuk melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) agar mampu menampung tambahan peserta didik.
“Kita akan memfungsikan sekolah itu menjadi fasilitas umum yang lain, sehingga sekolah yang sudah ada yang lain ini kita perkuat lagi bahkan kita akan bangunkan untuk RKB-nya, ruang kelas barunya,” jelasnya.
Wagub Bali menegaskan kebijakan regrouping tidak akan berdampak terhadap nasib para guru. Menurutnya, Bali hingga kini masih kekurangan tenaga pendidik sehingga seluruh guru tetap dapat ditempatkan sesuai kebutuhan di sekolah lain.
“Kalau berbicara masalah tenaga guru, kalau di Provinsi Bali ini kita masih kurang. Maka kita di Bali ini juga ada dengan tenaga BOS. Persoalan daripada itu sehingga untuk penempatan, apalagi nanti guru adalah PNS, itu bisa untuk ditempatkan di mana saja,” ujarnya.
Selain penataan sekolah, Pemprov Bali juga tengah mengkaji pemberian tambahan insentif bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk penghargaan sekaligus upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Bali.
“Saya kira bagaimana harus kita memberikan tambahan insentif karena guru itu harus mendapatkan tunjangan yang layak. Misalkan dengan tempat-tempat yang terpencil seperti itu,” katanya.
Menjawab kekhawatiran mengenai nasib tenaga pendidik apabila sekolah digabung, Giri Prasta memastikan seluruh guru tetap akan tertampung dalam sistem pendidikan di Bali.
“Sudah pasti. Sudah pasti,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
