DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menegaskan perekonomian Bali pada triwulan I 2026 tidak mengalami penurunan, melainkan tetap tumbuh secara tahunan sebesar 5,58 persen, meski lajunya melambat dibanding triwulan IV 2025 yang tercatat 5,86 persen.
Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan pembacaan data pertumbuhan ekonomi Bali secara triwulanan. Menurut Agus Hendrayana, secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Bali pada triwulan I 2026 memang tercatat mengalami kontraksi 4,57 persen dibanding triwulan IV 2025. Namun angka itu tidak dapat dimaknai secara mentah sebagai penurunan ekonomi, karena membandingkan dua periode yang memiliki karakter berbeda.
“Kalau ini ditelan mentah-mentah, maka orang akan mengatakan bahwa ekonomi kita turun. Padahal ini membandingkan triwulan IV dan triwulan I yang kondisinya tidak sama,” ujarnya dalam Bali Fiscal Insight di Denpasar, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan, triwulan IV setiap tahun umumnya ditopang berbagai momentum yang membuat aktivitas ekonomi lebih tinggi, sehingga pola pertumbuhan q-to-q Bali bersifat musiman. Karena itu, kontraksi dari triwulan IV ke triwulan I merupakan pola yang lazim terjadi dan tidak otomatis menunjukkan pelemahan ekonomi secara keseluruhan.
Untuk melihat kinerja ekonomi secara riil, BPS menggunakan perbandingan year on year (yoy), yakni membandingkan triwulan I 2026 dengan triwulan I 2025. Dengan pendekatan itu, ekonomi Bali tercatat tetap tumbuh 5,58 persen.
Menurutnya, angka 5,58 persen tetap menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah atau “kue ekonomi” Bali dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hanya saja, laju pertumbuhannya melambat jika dibandingkan capaian triwulan IV 2025 yang sebelumnya tercatat 5,82 persen dan kemudian direvisi menjadi 5,86 persen.
“Ekonomi Bali tidak turun, ekonomi Bali tetap tumbuh. Hanya saja pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 5,58 persen,” katanya.
Ia menambahkan, revisi dalam data produk domestik regional bruto (PDRB) triwulanan merupakan hal yang wajar karena pada saat rilis awal masih ada sejumlah indikator yang datanya belum lengkap. Misalnya, periode pencatatan APBN dan APBD yang tidak selalu sama, serta laporan keuangan perusahaan besar yang belum seluruhnya masuk pada periode tertentu. Data-data tersebut kemudian dilengkapi pada periode berikutnya sehingga angka PDRB dapat mengalami penyesuaian.
Ia juga menyoroti posisi pertumbuhan ekonomi Bali yang pada triwulan I 2026 berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen, sedangkan Bali tumbuh 5,58 persen. Menurut dia, kondisi ini jarang terjadi karena selama ini pertumbuhan ekonomi Bali umumnya berada di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, ia menegaskan angka 5,58 persen bukanlah capaian yang buruk. Statistik, kata dia, menjadi bermakna ketika dapat dibandingkan, baik antarwaktu maupun antarwilayah.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 ditopang oleh provinsi-provinsi berbasis sumber daya alam, terutama pertambangan seperti Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat, serta oleh pertumbuhan industri dan konstruksi di Pulau Jawa. Kinerja industri di Jawa terdorong oleh meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan selama momentum Lebaran, sementara sektor konstruksi ikut bergerak karena pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN.
Sementara itu, motor penggerak ekonomi Bali berbeda dengan nasional karena sangat bergantung pada pariwisata. Perbedaan struktur penggerak tersebut membuat laju pertumbuhan Bali tidak selalu bergerak searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketika motor pertumbuhan nasional mampu tumbuh lebih baik dibandingkan motor penggerak ekonomi Bali pada 2026, maka pertumbuhan kita menjadi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional,” ujarnya. Suardike
