DENPASAR, BALIPOST.com – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, tren pernikahan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yakni 3.056 pernikahan pada 2023, naik menjadi 3.189 pada 2024, dan 3.217 pada 2025.
Sementara itu, angka perceraian mengalami fluktuasi, dari 1.335 kasus pada 2023, turun menjadi 1.041 pada 2024, namun kembali meningkat menjadi 1.110 kasus pada 2025.
Sedangkan jumlah penduduk dengan status cerai hidup yang telah memiliki akta cerai yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Hingga tahun 2025, totalnya tercatat mencapai 63.296 jiwa.
Kondisi ini menunjukkan perceraian masih menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, dr. A.A. Sagung Mas Dwipayani, menegaskan berbagai upaya strategis terus digencarkan untuk menekan angka perceraian di Bali melalui penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan keluarga.
Menurutnya, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi ini menjadi fondasi pemerintah dalam memperkuat peran perempuan agar lebih tangguh secara ekonomi, sosial, dan politik.
“Pelaksanaan program dilakukan melalui penguatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang, serta perlindungan perempuan melalui advokasi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya, Jumat (17/4).
Selain pendekatan kebijakan, Dinsos P3A juga mengedepankan langkah konkret di lapangan yang menyasar keluarga, perempuan, hingga generasi muda sebagai upaya preventif agar konflik rumah tangga tidak berujung perceraian.
Sementara itu, untuk menekan angka perceraian tersebut, Dinsos P3A Bali menjalankan berbagai program nyata. Diantaranya, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui radio, media sosial, serta pertemuan langsung dengan masyarakat, termasuk menggandeng organisasi perempuan.
Dinas juga bekerja sama dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, melalui pelatihan keterampilan seperti sanggul Bali dan make up. Program ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan guna memperkuat ketahanan keluarga.
Selain itu, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dalam berbagai agenda sosial Tim Penggerak PKK, termasuk kegiatan “Bergerak dan Berbagi”. Edukasi serupa juga menyasar pelajar SMA di seluruh kabupaten/kota untuk mencegah pernikahan dini.
Dinsos P3A turut mengoptimalkan peran Forum Anak Daerah (FAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelopor dan pelapor dalam isu perlindungan anak. Kegiatan pemberdayaan juga menyasar warga binaan, seperti sosialisasi langsung di Lapas Perempuan Kerobokan.
Di sisi lain, penguatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan melalui rapat berkala dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dinas juga menyediakan layanan pengaduan serta mediasi bagi pasangan yang berada di ambang perceraian sebagai upaya penyelesaian konflik secara dini.
Tak hanya itu, Dinsos P3A Bali juga mendorong dinas terkait di kabupaten/kota agar lebih responsif terhadap isu pemberdayaan perempuan, serta menjadikan pengarusutamaan gender sebagai isu strategis dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
“Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat agar keluarga di Bali semakin harmonis dan sejahtera,” tegas dr. Sagung. (Ketut Winata/balipost)
