DENPASAR, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak positif. Salah satunya, absensi siswa jauh lebih baik karena mereka lebih rajin datang ke sekolah. Demikian disampaikan Kepala SDN 27 Pemecutan, Yamtinah saat dikunjungi Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar, Selasa (3/2).
Ia mengatakan selama empat bulan pelaksanaan MBG belum ditemukan kendala berarti. Saat ini MBG diberikan kepada 654 siswa. “Respons orang tua sangat positif. Mereka tidak lagi menyiapkan sarapan dan uang bekal berkurang. Absensi siswa juga jauh lebih baik karena anak-anak lebih rajin datang ke sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Denpasar, I Wayan Duaja mengatakan, pada dasarnya MBG yang sudah dijalani di SDN 27 Pemecutan sudah bagus. Meski demikian, perlu adanya evaluasi menu agar tetap bervariasi dan sesuai standar gizi.
Ia juga menyoroti masih adanya sekolah yang belum mendapatkan MBG. “Seperti SDN 2 Pemecutan hingga kini belum terlayani. Itu alasannya SPPG-nya harus menambah lapak lagi 6,” terangnya.
Ke depan, pihaknya akan mengawal agar penerimaan MBG bisa merata. Pihaknya berharap agar MBG ini bisa berjalan lancar dan menunya bervariasi. Pihaknya menargetkan semua sekolah, terutama negeri, telah menerima MBG. Targetnya hingga April nanti.
Anggota Komisi III DPRD Denpasar, Nyoman Karisantika menambahkan, kepala sekolah harus ekstra memantau kualitas MBG sebelum dikonsumsi siswa. “Menu harus dicek setiap hari agar tidak monoton. Hari ini kami lihat sudah cukup baik, ada protein, tidak hanya tempe dan tahu. Ini penting untuk peningkatan gizi anak-anak,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi bangunan SDN 27 Pemecutan yang dibangun sekitar tahun 1982 hingga saat ini belum menerima bantuan bangunan baru. Meski sudah ada renovasi ringan namun struktur dalam bangunan dikhawatirkan sudah rapuh. “Disdikpora perlu segera mengoordinasikan pembangunan ulang agar sekolah lebih aman,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, I Gede Tommy Sumerta, berharap pada April 2026 seluruh sekolah negeri di Denpasar, mulai dari SD hingga SMA/SMK, sudah terlayani MBG. “Dengan tambahan 10 dapur baru, kita harapkan pelayanan semakin merata di empat kecamatan,” katanya.
Tommy juga mendorong Disdikpora Denpasar untuk menyusun konsep pembangunan sekolah secara menyeluruh, termasuk penambahan ruang kelas baru (RKB) dan prioritas perbaikan sekolah-sekolah lama, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan itu, meski pembangunan dilakukan secara bertahap, tahun-tahun berikutnya bisa dianggarkan sesuai konsep awal.
Dari sisi penyediaan dapur MBG, anggota Komisi IV DPRD Denpasar, Made Mudra meminta kejelasan progres pembangunan 44 dapur MBG di Denpasar. “Perlu data jelas, kapan empat kecamatan bisa tuntas. Ini harus disampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN), Denpasar butuh berapa bulan sampai seluruh sekolah terlayani,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya keseimbangan gizi dalam MBG serta evaluasi dampaknya terhadap siswa. “Perlu dicek ke puskesmas, apakah MBG ini benar-benar meningkatkan status gizi anak-anak. Disdikpora dan SPPG harus aktif mengecek pemerataan dan kualitasnya,” tandasnya. (Widiastuti/balipost)
