DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bali mencatat kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bali masih cukup tinggi.
Koordinator BGN Provinsi Bali, Risca Christina, menyebutkan berdasarkan data Dapodik, jumlah penerima manfaat di Bali mencapai sekitar 1 juta orang, yang mayoritas merupakan peserta didik.
“Kalau dirata-ratakan, kebutuhan SPPG di Bali itu sekitar 355 SPPG. Saat ini sudah ada 178 SPPG, namun yang sudah beroperasi baru 147 SPPG, sisanya masih dalam tahap persiapan operasional,” ujar Risca, Jumat (9/1).
Dengan ketersediaan tersebut, jumlah penerima manfaat yang telah terlayani hingga Januari 2026 baru mencapai sekitar 507 ribu orang, yang mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, realisasi awal pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari pertama di bulan Januari 2026 ini baru menjangkau 182.782 penerima manfaat.
Menurut Risca, belum seluruh target penerima dapat terlayani karena sejumlah SPPG masih dalam tahap persiapan. Sebelum operasional penuh, dikatakan BGN harus memastikan kesiapan dapur, koordinasi dengan pihak sekolah, serta pengecekan bahan baku dan pemasok.
“Sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026, pemberian MBG dimulai 8 Januari. Untuk SPPG yang baru beroperasi, penerima manfaat dibatasi 1.000 orang terlebih dahulu, kemudian ditingkatkan secara bertahap setiap minggu,” jelasnya.
Saat ini, MBG telah berjalan dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Daerah dengan jumlah SPPG terbanyak antara lain Denpasar dengan sekitar 23 SPPG aktif, disusul Jembrana dan Tabanan masing-masing sekitar 21 SPPG.
Sementara itu, Klungkung masih menjadi wilayah dengan jumlah SPPG paling sedikit, yakni sekitar 7 unit, termasuk di wilayah Nusa Penida yang sebagian masuk kategori daerah 3T dan masih dalam proses pembangunan.
Untuk percepatan layanan, BGN membuka peluang kemitraan melalui portal mitra. Hingga saat ini, tercatat sekitar 211 mitra telah mendaftar untuk membangun SPPG, dengan pendaftar terbanyak berasal dari Denpasar dan Buleleng.
“Ke depan, pada Tahun 2026 direncanakan ada penambahan sekitar 180 SPPG lagi yang akan tersebar di seluruh Bali,” ungkap Risca.
Terkait perluasan sasaran MBG, BGN Bali saat ini masih fokus pada peserta didik dan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Untuk penyandang disabilitas di luar sekolah dan anak jalanan, BGN Bali masih menunggu arahan resmi dari pusat serta melakukan koordinasi awal dengan Dinas Sosial guna pendataan yang lebih akurat.
“Kalau untuk disabilitas, saat ini baru menyasar Sekolah Luar Biasa. Ke depan, jika diperluas, tentu menu dan porsi akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing penerima,” jelasnya.
Risca juga memastikan hingga saat ini belum ada kasus keracunan makanan akibat program MBG di Bali.
Temuan pada tahun sebelumnya hanya berupa ketidaksesuaian menu dengan angka kecukupan gizi serta masalah kebersihan, yang langsung ditindaklanjuti melalui evaluasi internal.
“Evaluasi kami lakukan rutin setiap minggu. Jika ada kendala, kami langsung turun ke lapangan dan melaporkannya ke pusat,” katanya.
Untuk biaya satu porsi MBG, Risca menjelaskan anggaran disesuaikan dengan petunjuk teknis dari pusat, yakni Rp8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3, dan Rp10.000 untuk siswa SD kelas 4 hingga SMA, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
Ia berharap ke depan seluruh mitra yang telah terdaftar dapat segera menyelesaikan pembangunan SPPG agar layanan pemenuhan gizi di Bali dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh sasaran yang ditetapkan. (Ketut Winata/balipost)
