DENPASAR, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali hingga 8 September 2025 telah menyalurkan dana sebesar Rp127,07 miliar. Dari total target penerima, realisasi baru menjangkau 256.215 orang atau sekitar 29 persen dari sasaran 893.362 penerima manfaat.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Selasa (30/9), mengatakan bahwa Bali memerlukan 422 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung kelancaran program. Namun hingga saat ini, baru 80 dapur (29% dari target) yang aktif melayani distribusi makanan bergizi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam percepatan infrastruktur penunjang di daerah.
“Ini merupakan masalah yang dihadapi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali. Ke depannya, mudah-mudahan bisa didesak kecepatan SPPG,” katanya.
Mufti Arkan menyampaikan DJPb saat ini masih melakukan survei ke SPPG untuk mengetahui di mana kendalannya. Dugaan sementara karena tidak mudah membangun SPPG mengingat persyaratan cukup berat dan modal menantang.
Lebih lanjut DJPB Bali mencatat penerima MBG tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan kelompok masyarakat, dengan rincian SMP 62.718 orang, SD kelas 1–3 mencapai 47.338 orang, SD kelas 4–6 mencapai 45.649 orang, SMA mencapai 27.995 orang, SMK capai 23.734 orang,TK 15.727 orang dan lainnya 33.054 orang. “Total ada 256.215 orang,” imbuhnya.
Mufti pun menyebutkan untuk sebaran sudah mencapai seluruh kabupaten/kota di Bali. Kabupaten Jembrana menjadi wilayah dengan penerimaan tertinggi, yakni 60.107 orang. Disusul Tabanan dengan 47.516 orang, serta Buleleng 37.447 orang, Denpasar 29.094 orang, Bangli 28.552 orang, Badung 19.308. Sementara itu, Klungkung mencatat jumlah terendah, hanya 5.975 orang penerima manfaat. “Klungkung terendah karena belum terserap secara maksimal,” terangnya.
DJPb menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur SPPG agar program MBG dapat menjangkau lebih luas. Dengan cakupan baru sepertiga dari target, dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar manfaat MBG tidak hanya dirasakan sebagian penerima, melainkan merata di seluruh Bali.
“Kami sedang melakukan sebuah pemetaan serentak, kira-kira di mana kendala dan apa yang bisa kita bantu,” paparnya.
Berbicara secara anggaran, Mufti Arkan menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah. Aliran uang maupun penganggaran dari pusat ke daerah juga tidak ada masalah. Penyaluran anggaran melalui KPPN di Jakarta. Dari KPPN pusat ke daerah tidak melalui Pemda, melainkan langsung disalurkan dari KPPN ke rekening virtual account SPPG, yang merupakan joint account antara kepala SPPG dan mitranya. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan transparansi, menghindari penyalahgunaan dana, dan memastikan dana APBN langsung menyasar operasional dapur penyedia makanan bergizi.
“Saat ini masih wacana akan ada semacam Kanwil MBG di daerah sehingga bisa lebih tepat lagi dalam pengontrolan,” ucapnya. (Dika/bisnis bali)
