BANGLI, BALIPOST.com – Upaya Pemkab Bangli menggenjot pendapatan dari retribusi pengelolaan pasar sepanjang 2025 belum menunjukkan hasil optimal. Meski target penerimaan telah direvisi turun dalam APBD Perubahan, realisasi hingga menjelang akhir tahun masih tertinggal jauh.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli mencatat, sampai akhir November 2025, retribusi pasar yang masuk baru sekitar Rp3,2 miliar. Target yang saat ini berlaku mencapai Rp5,9 miliar, setelah sebelumnya dipatok Rp7,96 miliar.
Kepala Disperindag Bangli, Nasrudin, mengakui capaian maksimal hingga tutup tahun diperkirakan hanya berada di kisaran 60 persen.
Ia menilai, skema penghitungan retribusi yang berbasis jumlah lapak dan pedagang belum sepenuhnya sejalan dengan realitas operasional pasar. “Paling tinggi sekitar 60 persen,” ujarnya, Selasa (16/12).
Ia memaparkan, penetapan target retribusi dengan dasar bahwa pemungutan dilakukan setiap hari. Padahal aktivitas pasar tidak berlangsung setiap hari. Dari empat pasar yang dikelola, hanya Pasar Kidul yang buka harian, itupun dengan tingkat keterisian lapak yang tidak selalu penuh. Sementara tiga pasar lainnya, yakni Pasar Singamandawa, Kayuambua, dan Yangapi hanya beroperasi tiga hari sekali.
Selain itu, penarikan retribusi hanya diberlakukan bagi pedagang yang benar-benar berjualan. Ketika lapak tidak dibuka, maka tidak ada pungutan. Pola ini membuat pemasukan retribusi sangat bergantung pada tingkat kehadiran pedagang di pasar.
Dari sekian pendapatan, Pasar Kidul tetap menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata pemasukan sekitar Rp157 juta per bulan. Kontribusi berikutnya datang dari Pasar Singamandawa yang menghasilkan rata-rata Rp137 juta per bulan.
Untuk tahun 2026, Nasrudin menyebutkan bahwa target retribusi pasar masih digodok. Ia juga mengungkap rencana pengalihan pengelolaan pasar kepada Perseroda Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Bangli mulai awal tahun depan. “Target nantinya akan kami tetapkan untuk BMB,” ujarnya. (Dayu Swasrina/balipost)
