Sekda Winastra. (BP/Gik)

SEMARAPURA, BALIPOST.com – Usulan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari Pemkab Klungkung, sebesar Rp 188 miliar belum juga mendapat jawaban dari pemerintah pusat. Saat ini, pemkab masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat.

Sebab, pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan apapun terkait realisasi pinjaman ini. “Kami hanya bisa menunggu info lebih lanjut dari pusat. Setiap minggu selalu kami tanyakan ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan,” kata Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, Senin (15/2).

Baca juga:  DPR Gelar Dua Event Internasional di Bali

Sekda Winastra menegaskan belum ada kebijakan Menteri Keuangan terkait usulan pinjaman tahun 2021 ini. Pinjaman PEN ini menarik pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan, karena realisasinya pada tahun lalu dengan bunga 0 persen.

Sehingga, pemerintah daerah menyampaikan usulan pinjaman PEN untuk yang akan diarahkan untuk pengembangan infrastruktur. Namun, karena belum ada realisasi, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah realisasinya tahun ini, juga dengan penerapan bunga yang serupa atau tidak.

Pinjaman ini butuh segera direalisasikan, agar pemanfaatannya nanti bisa tepat waktu. Mengingat peruntukkannya akan direalisasikan dalam beberapa program. Karena belum ada kabar lebih lanjut, ia mengaku akan melakukan evaluasi lebih lanjut.

Baca juga:  Badung Berencana Turunkan NJOP, Diharapkan Tak Picu Alih Fungsi

Jika nanti pinjaman itu disetujui, apakah kegiatan yang sudah diprogramkan, bisa digarap tepat waktu pada satu tahun anggaran. Sebab, realisasinya harus selesai satu tahun anggaran.

Sebelumnya, Pemkab Klungkung mengajukan usulan PEN senilai Rp 188 miliar. Usulan ini pun mendapat apresiasi dari DPRD Klungkung. Karena di tengah pandemi COVID-19, terjadi banyak refocusing anggaran dan pinjaman PEN ini bisa menjadi harapan bagi daerah untuk mendukung pembangunan.

Baca juga:  Realisasi Investasi Triwulan I 2021 Tumbuh 4,3 Persen

Rencananya PEN dialokasikan untuk tiga program prioritas, yakni pengembangan fisik rumah sakit, optimalisasi layanan PDAM, serta pembangunan infrastruktur di Nusa Penida. Jika usulan pinjaman PEN ini tak bisa bisa direalisasikan, maka ketiga program yang telah direncanakan dengan pinjaman itu, juga tidak bisa dieksekusi. (Bagiarta/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *