Siswa meluapkan kegembiraan pascapengumuman kelulusan. (BP/dok)

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ‘’ritual’’ kelulusan anak sekolah, terutama tingkat SMA sederajat, senantiasa diawali dengan aksi corat-coret baju seragam. Setelah itu, dilanjutkan dengan pawai atau konvoi kendaraan bermotor. Terutama roda dua.

Aksi luapan kegembiraan itu tentu saja mengundang pihak-pihak lain untuk ikut bersiaga. Terutama kalangan kepolisian yang berusaha menanamkan dan menyadarkan mereka bahwa tertib berlalu lintas itu sebuah keharusan, agar aman dan nyaman di jalan raya. Tidak hanya untuk mereka tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya.

Seperti biasa juga, ada yang menuruti dan ada pula yang tidak. Seperti itulah hal yang jamak kita jumpai setiap tahun kelulusan. Okelah kita mencoba untuk berada di pihak anak-anak sekolah itu. Tetapi adakah cara yang lebih mendidik sekaligus kreatif dan inovatif?

Tidaklah terlalu berlebihan tetapi perlu dicarikan terobosan lain. Apakah mereka ini tidak bisa diarahkan untuk membuat semacam mural? Atau melukis di atas kain panjang yang bisa dipakai kenang-kenangan? Tetapi, sudahlah ini hanyalah usulan yang tentu arahnya agar mereka merasa nyaman dan bisa meluapkan kegembiraan secara lebih terarah.

Yang paling penting pula, usahakan jangan mengadakan konvoi yang rentan serta rawan kecelakaan. Ini memang kerja keras yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya polisi. Tetapi sebenarnya, apakah kegembiraan mereka ini karena memang lulus ujian atau hanya karena merasa bebas dari sistem pendidikan kita sekarang yang tergolong berat dan cenderung membatasi ruang gerak mereka? Mesti dicarikan jawaban lewat penelitian.

Tetapi yang biasa terjadi, sektor pendidikan senantiasa menyodorkan sesuatu yang baru. Selalu saja begitu. Setiap tahunnya penuh kejutan. Kejutan yang bentuknya bukan mengarah pada prestasi tetapi menjurus  kepada soal birokrasi. Ya… sistem penerimaan siswa baru saat ini, katanya lewat zonasi.

Baca juga:  PPDB Harus Sesuaikan Kondisi di Daerah

Hal ini ditempuh karena sasaran dalam Sisdiknas itu adalah pemerataan, salah satunya. Jadi, nantinya tidak akan ada sekolah favorit. Meskipun pihak sekolah tentu dengan segala cara akan berusaha terus merekrut bibit unggul. Anak-anak pintar karena ini memang akan membawa prestise sekaligus prestasi. Tidak salah memang.

Namun di lain pihak, sekolah juga diharuskan menerima kualitas anak didik yang apa adanya. Mungkin lebih jelek. Tetapi itulah tugas sekolah dan guru. Tidak hanya menerima ‘’barang jadi’’ tetapi bagaimana bisa menjadi seorang anak yang dulunya nothing menjadi something.

Cuma, masalahnya teknis pelaksanaan zonasi juga masih menjadi teka-teki. Belum jelas benar. Tidak hanya di kalangan pendidik, apalagi pihak orangtua murid. Apakah akan mengacu pada jarak sekolah dengan tempat tinggal berdasarkan kartu identitas si anak, lewat GPS, cepat-cepatan mendaftar atau bagaimana?

Karena ini sifatnya online bagaimana kualitas perangkat lunaknya? Apakah server dan kualitas internet memadai saat terjadi puncak pendaftaran. Kalau sistem itu hang bagaimana solusinya? Banyak pertanyaan yang muncul. Tetapi sering kali pula jawaban yang didapat juga penuh kejutan karena tidak meyakinkan dan masih meraba-raba. Beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pendidikan kita ini memang penuh kejutan.

Yang jelas, ke depan untuk membangun bangsa dan membangun keseimbangan kualitas SDM di Bali pemerataan pendidikan memang perlu dilakukan. Selama ini, konsentrasi pendidikan berkualitas hanya di kota provinsi dan kabupaten/kota.

Ke depan, pemerataan kualitas hendaknya juga memberikan rasa kenyamanan kepada anak didik dan orangtua saat memilih sekolah lanjutan. Mereka tak tersandera aturan penerimaan siswa baru. Kejutan dunia pendidikan yang setiap tahunnya berubah ini harus segera dibuatkan standar yang jelas.

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.