AMLAPURA, BALIPOST.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem melakukan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan pada pemilihan tahun 2029 mendatang menyasar siswa baru pada Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang dilakukan 21-26 Juli 2025 mendatang. Dalam sosialisasi itu, menyasar puluhan sekolah yang ada di Bumi Lahar.
Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Karangasem, I Kadek Sukara, Kamis (24/7) kemarin mengungkapkan, dalam sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan ini dilakukan semua komisioner termasuk Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Putu Darma Budiasa.
“Dari 32 sekolah SMA/SMK di Kabupaten Karangasem sebanyak 11 sekolah memberikan jadwal kepada KPU untuk mengisi acara pada saat MPLS. Dan sisanya, ada sebanyak tiga sekolah yang konfirmasi awal akan memberikan ruang waktu sosialisasi setelah acara MPLS berakhir. Dan sebelum MPLS juga sudah kita sosialisasi pendidikan pemilih di 6 sekolah,” ujar Sukara.
Sukara mengatakan, dari pra MPLS, masa MPLS dan pasca MPLS ada sebanyak 20 sekolah yang didatangi guna berbagi pengalaman mengenai demokrasi. Khusus untuk MPLS 10 sekolah yang diberikan materi itu yakni, SMAN 1 Abang, SMKN 1 Bebandem, SMAN 1 Amlapura, SMKN 1 Amlapura, SMAN 2 Amlapura, SMKN 2 Kubu, SMKN 1 Abang, SMK PGRI Amlapura, SMK Nusa Dua Toya Anyar Kubu, SMAN 1 Sidemen, SMAN 1 Kubu, SMKN 1 Manggis.
“Untuk materi yang diberikan seputaran demokrasi, pentingnya demokrasi, apa itu politik, dan pentingnya menjaga hak pilih. Diharapkan dengan materi yang diberikan ini bakal calon pemilih pemula yang saat ini masih rata-rata antara 15-16 tahun, pada saatnya nanti bisa menjadi pemilih yang cerdas, dan pemilih yang mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional,” katanya.
Dia menjelaskan, partisipasi dalam pemilu sebagai bentuk kontribusi aktif warga negara dalam membangun bangsa dan negara sangat diharapkan dari kalangan pemilih pemula. Pasalnya, dari perkiraan data jumlah pemilih pemula persentase cukup banyak. Oleh karena itu, sejak awal meski ditanamkan bahwa menggunakan hak pilih bukan hanya sebatas hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi dan masa depan bangsa. (Eka Parananda/balipost)
