Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan DPRD Badung akan mengkaji status tanah SMPN 3 Kuta Selatan di Tanjung Benoa sebelum memberikan rekomendasi tukar guling dengan desa adat. (BP/istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Nasib aset tanah Desa Adat Tanjung Benoa yang kini berdiri bangunan SMP Negeri 3 Kuta Selatan kembali menjadi perhatian. Desa adat berharap Pemerintah Kabupaten Badung merealisasikan tukar guling lahan tersebut. Namun, DPRD Badung meminta persoalan ini ditelusuri terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menegaskan pihaknya akan memeriksa dokumen perjanjian dan riwayat penggunaan lahan tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan kejelasan status aset serta kewajiban masing-masing pihak.

Menurutnya, penggunaan tanah milik Desa Adat Tanjung Benoa untuk kepentingan pendidikan semestinya memiliki dasar perjanjian yang jelas, termasuk ketentuan mengenai pengembalian aset. Ia mencontohkan penggunaan lahan Desa Adat Kedonganan untuk pembangunan SMA Negeri 2 Kuta yang memiliki mekanisme terkait aset.

Baca juga:  Soal PHK 6 Pekerja APS, Disperinaker Badung Beri Tanggapan

“Nah, ini kan kita enggak tahu historinya seperti apa terlebih dahulu. Nanti kami akan panggil Dinas Pendidikan Kabupaten Badung bersama dengan aset. Nah, nanti historinya seperti apa, baru kita lakukan kajian kalau memang itu ada mewajibkan Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengembalikan aset desa adat, ya itu harus kita tindak lanjuti kembali,” ujar Graha Wicaksana pada Senin (16/11).

Graha Wicaksana mengatakan, pemeriksaan dokumen juga bertujuan mengetahui komitmen awal antara pemerintah daerah dan desa adat. Apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa lahan diserahkan kepada pemerintah, maka status kepemilikannya perlu mengikuti ketentuan pengelolaan aset pemerintahan. “Sejauh ini aturan yang saya pahami, yang saya mengerti, ya memang harus di bawah aset milik dari pemerintahan, baik itu Kabupaten maupun Provinsi,” ungkapnya.

Baca juga:  Proyek Jalan Setapak Kelingking Beach Terkendala Status Lahan 

Terkait kemungkinan tukar guling, ia menilai DPRD belum bisa memberikan rekomendasi tanpa kajian menyeluruh. Selain aspek legalitas, pemerintah juga harus mempertimbangkan nilai dan kesesuaian lahan pengganti. Terlebih, harga tanah di kawasan Tanjung Benoa tergolong tinggi.

“Nah, perlu jadinya ya kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dan BPKD terkait dengan aset yang menja yang tanah yang di atasnya ada bangunan SMP 3 Kuta Selatan, seperti itu. Itu harus kita pahami dulu historinya seperti apa. Nanti setelah itu baru kita ambilkan rekomendasi dari dewan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan tukar guling maupun penyelesaian status pemanfaatan lahan SMPN 3 Kuta Selatan akan dikaji dari aspek administrasi, legalitas aset, serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Baca juga:  Dukung Pertanian Rumput Laut, BRI Bantu Sapras hingga KUR

Pemerintah Kabupaten Badung juga akan melibatkan perangkat daerah terkait bersama Desa Adat Tanjung Benoa untuk mencari penyelesaian. “Terhadap penyelesaian tanah SMP 3 Kuta Selatan di Tanjung Benoa, terkait status lahan, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Desa Adat Tanjung Benoa untuk mengkaji dan menindaklanjuti permasalahan status pemanfaatan lahan,” paparnya.

Kini, kejelasan dokumen dan riwayat penggunaan lahan menjadi kunci penyelesaian persoalan tersebut. DPRD Badung mendorong agar proses kajian berjalan transparan sehingga kepentingan pendidikan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak dan kepastian aset Desa Adat Tanjung Benoa.(Parwata/balipost)

 

BAGIKAN