SINGARAJA, BALIPOST.com – Suasana tegang mewarnai pelaksanaan konstatering atau pencocokan objek tanah di Banjar Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Kamis (12/11). Puluhan warga menyatakan keberatan terhadap kedatangan tim Pengadilan Negeri (PN) Singaraja bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hendak melakukan pengukuran lahan tersebut.
Penolakan warga sempat memicu ketegangan di lokasi. Warga bahkan membunyikan kulkul bulus. Petugas gabungan dari Polres Buleleng kemudian melakukan pengamanan untuk mengantisipasi situasi yang semakin memanas. Dalam peristiwa tersebut, dua petugas dilaporkan mengalami luka setelah terkena pukulan batang kayu.
Panitera PN Singaraja, Yanse Margareta Adu, menjelaskan, konstatering merupakan tahapan pencocokan objek tanah yang akan menjadi objek eksekusi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan objek sebagaimana tercantum dalam putusan dan dokumen kepemilikan.
“Tujuan kami ini adalah konstatering. Konstatering itu pencocokan objek eksekusi yang akan kami eksekusi pada tahap berikutnya. Sebelum melaksanakan eksekusi, kami harus melakukan pencocokan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan objek,” jelasnya.
Menurut Yanse, lahan yang menjadi objek konstatering memiliki luas sekitar 21.000 meter persegi. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mulai dari PN Singaraja, Pengadilan Tinggi Denpasar, hingga putusan kasasi Mahkamah Agung.
Perkara sengketa tanah tersebut, lanjut dia, telah berlangsung sejak 2016. Sebelumnya, permohonan eksekusi pernah diajukan, tetapi pelaksanaannya sempat tidak berhasil dan ditutup. Pemohon kemudian kembali mengajukan permohonan sehingga PN Singaraja melaksanakan tahapan konstatering. Meski demikian, Yanse menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaan eksekusi.
“Penentuan jadwal sepenuhnya menunggu perintah Ketua PN Singaraja. Ia juga menyebutkan bahwa pencocokan di lapangan dilakukan berdasarkan sertifikat dan titik koordinat yang ditunjukkan dalam proses pengukuran,”jelasnya.
Sementara itu Perbekel Desa Sudaji, I Made Ngurah Fajar Kurniawan, mengharapkan adanya kejelasan terkait prosedur dan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan konstatering. Ia mengaku terkejut karena kegiatan tersebut dinilai berlangsung tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa.
Menurutnya, pemerintah desa perlu memperoleh penjelasan agar dapat memahami persoalan secara utuh, mengingat lahan yang disengketakan juga berkaitan dengan warga setempat. Ia berharap ada ruang koordinasi dengan pihak terkait, untuk memperoleh penjelasan mengenai dokumen pertanahan yang menjadi dasar perkara.
Fajar juga menyebutkan, sebagian warga yang menempati lahan tersebut memiliki bukti penguasaan berupa akta tanah. “Kita berharap persoalan administrasi dan status dokumen kepemilikan dapat dijelaskan secara terbuka oleh instansi berwenang,”jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah desa membutuhkan kepastian informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terlebih, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut masih berada dalam satu wilayah desa.
Berdasarkan dokumen perkara, objek sengketa tercatat sebagai tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2084 atas nama Ni Luh Sudarmi. Luas tanah dalam dokumen tersebut mencapai 21.400 meter persegi atau sekitar 2,14 hektare.
Putusan yang menjadi dasar permohonan eksekusi meliputi Putusan PN Singaraja Nomor 231/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 19 Juni 2013, yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt/2013/PT.Dps tertanggal 22 Mei 2014, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2898 K/Pdt/2014 tertanggal 22 Juni 2015. Hingga kegiatan konstatering berlangsung, PN Singaraja belum menetapkan jadwal pelaksanaan eksekusi. (Nyoman Yudha/balipost)
