SINGARAJA, BALIPOST.com – Pelaksanaan konstatering atau pencocokan objek tanah di Banjar Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, Kamis (12/11), memanas. Dua petugas dilaporkan mengalami luka setelah terkena pukulan kayu saat kegiatan berlangsung.
Ketegangan di lokasi sempat meningkat hingga warga membunyikan kulkul bulus. Untuk mengantisipasi kondisi yang semakin memanas, aparat gabungan dari Polres Buleleng melakukan pengamanan dengan mengerahkan sekitar 200 personel.
Dua petugas yang mengalami luka masing-masing Eka Raharja, penyidik Satreskrim Polres Buleleng, dan Made Satriawan, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Meski mengalami luka, insiden tersebut tidak sampai menghentikan seluruh rangkaian kegiatan pengukuran.
Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, pengerahan personel dilakukan untuk memastikan kegiatan pengukuran ulang berjalan aman dan lancar. Pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan PN Singaraja yang membutuhkan dukungan aparat dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi.
“Kita menyiapkan personel pengamanan kurang lebih 200 orang. Ada beberapa pos dan titik pengamanan yang harus dialokasikan personel sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.
Terkait insiden pemukulan, Kapolres menyebut pihaknya telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan perlawanan. Keduanya masih diperiksa untuk mengetahui motif dan tindakan yang dilakukan di Polres Buleleng.
Menurutnya, langkah lanjutan akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta perkembangan situasi. Apabila pihak yang diamankan menyadari kesalahannya dan berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya, kepolisian akan mengedepankan pembinaan. Namun, jika eskalasi meningkat dan mengarah pada tindakan kekerasan, proses hukum tetap dapat ditempuh.
Kapolres Ruzi juga mengingatkan masyarakat agar menyelesaikan persoalan pertanahan melalui jalur hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan pengukuran ulang justru diperlukan untuk memperjelas objek tanah yang disengketakan sehingga masing-masing pihak memperoleh kepastian.
“Silahkan selesaikan permasalahan melalui jalur hukum yang ada. Negara sudah mengatur mekanismenya dan kita harus tunduk terhadap aturan tersebut,” tegasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
