BANGLI, BALIPOST.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bangli menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di DPRD Bangli, Sabtu (14/11).
Persetujuan tersebut diberikan setelah Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan pembahasan mendalam. Banggar menilai penyusunan RAPBD 2027 telah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama sebelumnya.
“Maka kami menyatakan setuju Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku,” kata Sekretaris Banggar DPRD Bangli I Nyoman Dacin.
Meski menyetujui penetapan Ranperda tersebut, Banggar DPRD Bangli dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika tersebut tetap menyertakan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Antara lain mengenai peningkatan akurasi proyeksi pendapatan daerah, penajaman program sesuai prioritas pembangunan, penguatan sinergi antar OPD guna menghindari tumpang tindih program, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD.
Selain itu, Banggar meminta Pemkab Bangli melalui TAPD agar memperhatikan batas waktu penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Kementerian Keuangan RI, yaitu paling lambat tanggal 15 November 2026, sesuai permintaan penyampaian rancangan APBD melalui Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.
Sehubungan hal itu Banggar mengharapkan agar seluruh proses pembahasan, penyempurnaan dan persetujuan bersama RAPBD TA 2027 dapat dipercepat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyampaian dokumen RAPBD beserta kelengkapannya dapat dilaksanakan tepat waktu.
Terkait penganggaran tenaga non-ASN (honorer), Banggar juga meminta Pemkab Bangli melakukan penataan dan memastikan setiap pengalokasian anggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan APBD TA 2027. “Semoga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangli yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD, TAPD serta seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD ini. Termasuk dengan catatan DPRD atas penganggaran tenaga kerja Non-ASN, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap dan terukur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip tidak ada pemutusan hubungan kerja.
Catatan serta rekomendasi DPRD atas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah telah sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. “Pengalokasian anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan secara cermat, selektif, dan sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib, akuntabel, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sedana Arta. (Dayu Swasrina/balipost)
