DENPASAR, BALIPOST.com – Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Bali menyoroti sejumlah proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Fraksi ini meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan anggaran pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (26/10). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, bersama Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra. Rapat juga dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Pandangan umum Fraksi Demokrat-NasDem dibacakan oleh I Komang Wirawan.
Dalam pandangannya, fraksi tersebut mencermati proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 yang diperkirakan sebesar Rp5,7 triliun lebih, turun sekitar Rp837,9 miliar atau 23,78 persen dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp6,5 triliun lebih. Di sisi lain, PAD justru diproyeksikan meningkat Rp325,4 miliar atau 7,68 persen, dari Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,5 triliun lebih.
Fraksi Demokrat-NasDem menilai peningkatan PAD perlu diikuti strategi kemandirian fiskal yang terukur. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui peningkatan tarif pajak dan retribusi, tetapi juga perlu dilakukan dengan digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengembangan sumber pendapatan baru, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Fraksi ini juga menyoroti penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diproyeksikan menjadi Rp1,14 triliun lebih pada 2027, atau turun sekitar 50,31 persen dibandingkan tahun 2026 yang mencapai Rp2,31 triliun lebih. Pemerintah Provinsi Bali diminta terus memperkuat komunikasi dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat agar alokasi transfer dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan.
Selain itu, Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan dasar proyeksi kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi Rp317,14 miliar lebih pada 2027. Proyeksi tersebut meningkat sekitar Rp121,14 miliar atau 61,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama bersumber dari PT Bank BPD Bali. Fraksi meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan dan kesesuaiannya dengan rencana bisnis masing-masing BUMD.
Pada sektor pariwisata, fraksi tersebut menyoroti target pungutan wisatawan asing (PWA) tahun 2027 sebesar Rp600 miliar, meningkat Rp100 miliar atau 20 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp500 miliar.
Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan target tersebut, termasuk potensi kunjungan wisatawan, tingkat kepatuhan pembayaran, dan kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga. Fraksi juga menekankan agar penerimaan PWA benar-benar dikembalikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, budaya, dan infrastruktur Bali.
Sorotan lainnya berkaitan dengan belanja pegawai dalam rancangan APBD 2027 yang mencapai Rp2,1 triliun lebih atau 35,88 persen dari total belanja daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah. Fraksi meminta penjelasan mengenai posisi anggaran tersebut terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, termasuk kemungkinan adanya komponen yang dikecualikan dalam perhitungan sesuai regulasi.
Fraksi Demokrat-NasDem juga mencermati penurunan belanja modal. Pada 2025, belanja modal tercatat Rp773,6 miliar lebih, kemudian meningkat menjadi Rp806,2 miliar lebih pada 2026. Namun, pada 2027 anggaran tersebut direncanakan turun menjadi Rp337,8 miliar lebih atau berkurang sekitar Rp468,3 miliar.
Penurunan ini dipertanyakan apakah disebabkan keterbatasan fiskal atau karena kebutuhan infrastruktur dinilai telah terpenuhi. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan dampaknya terhadap percepatan pembangunan Bali.
Di bidang pendidikan, fraksi tersebut menyoroti penurunan pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dari Rp1,9 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp1,3 triliun lebih pada 2027. Meski alokasi fungsi pendidikan diproyeksikan mencapai 21,68 persen, di atas ketentuan minimal 20 persen, pemerintah diminta memastikan penurunan pagu tidak mengganggu kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan SLB.
Fraksi juga mempertanyakan alasan anggaran 2026 tidak diturunkan saat perubahan APBD apabila pengurangan anggaran 2027 merupakan hasil evaluasi dan efisiensi. Pemerintah diminta memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Di luar persoalan APBD, Fraksi Demokrat-NasDem turut menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi sejak 12 Oktober 2026. Dalam pandangan umumnya, fraksi menilai persoalan tersebut telah meresahkan masyarakat dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan, termasuk meningkatnya biaya ekonomi dan harga kebutuhan pokok.
Fraksi tersebut menuntut Pertamina dan jajarannya bertanggung jawab atas persoalan distribusi BBM. Mereka mengusulkan pemberian kompensasi kepada masyarakat Bali melalui penyaluran dan pembagian program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Selain itu, Pertamina diminta memperbaiki manajemen dan tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong mengambil langkah proaktif melalui penyampaian surat resmi yang dilengkapi data kebutuhan riil di lapangan serta mengupayakan solusi konkret dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan BBM dan gas.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali, baik dari sisi tenaga medis maupun fasilitas. Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan pasien rujukan dari rumah sakit kabupaten/kota, dengan pengembangan layanan spesialis sesuai kebutuhan.
Fraksi ini juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengantisipasi bencana, terutama kebakaran hutan dan banjir. Perbaikan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian, tidak hanya pada jalan provinsi, tetapi juga jalan yang terkoneksi dengan jalan kabupaten/kota dan desa.
Fraksi Demokrat-NasDem menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus berorientasi pada kualitas belanja dan hasil pembangunan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD diharapkan mampu mendukung pelayanan publik, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
