DENPASAR, BALIPOST.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali memangkas belanja operasional nonpelayanan publik dasar sebesar 10 hingga 15 persen dalam penyusunan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027.
Penghematan tersebut diusulkan dialihkan untuk meningkatkan belanja modal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Bali Utara dan Bali Barat.
Usulan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (26/10).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya bersama Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar dibacakan I Wayan Gunawan. Dalam penyampaiannya, Golkar menyoroti struktur RAPBD 2027 yang dinilai masih didominasi belanja operasional birokrasi, sementara alokasi belanja modal untuk pembangunan dinilai belum memadai.
Fraksi Golkar mencatat, RAPBD Induk 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 5,7 triliun lebih, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,5 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 6,1 triliun lebih sehingga terdapat defisit Rp 475 miliar lebih atau sekitar 8,32 persen.
Di sisi belanja, Golkar menyoroti alokasi belanja operasi yang mencapai Rp 4,8 triliun lebih. Sebaliknya, belanja modal hanya sekitar Rp 337 miliar lebih atau 5,5 persen dari total belanja daerah.
Menurut Golkar, komposisi tersebut perlu dievaluasi agar kebijakan anggaran tidak terlalu berorientasi pada kebutuhan rutin birokrasi, tetapi lebih kuat mendorong pertumbuhan ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada pos belanja, mari kita bersama-sama menyisir dan memotong minimal 10 persen hingga 15 persen pada pos Belanja Operasi non-pelayanan publik dasar, lalu secara konsisten mengalihkan hasil penghematan tersebut untuk mendongkrak Belanja Modal sekurang-kurangnya menjadi 12 persen dari total belanja,” demikian salah satu usulan Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya.
Golkar mengusulkan agar tambahan belanja modal diarahkan untuk subsidi pupuk bagi sektor pertanian terintegrasi, perlindungan subak, bantuan modal usaha bagi UMKM lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Bali Utara dan Bali Barat.
Selain struktur belanja, Golkar menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah di Bali. Aktivitas ekonomi dinilai masih terkonsentrasi di Bali Selatan, sedangkan sejumlah wilayah lain belum menikmati pertumbuhan secara proporsional.
Dalam pandangannya, Golkar merujuk data pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang mencapai 5,82 persen. Namun, pertumbuhan Kabupaten Badung tercatat 6,26 persen dan Kota Denpasar 6,11 persen. Sementara itu, Kabupaten Jembrana tumbuh 5,26 persen dan Kabupaten Karangasem 5,25 persen.
Perbedaan tersebut dinilai memperkuat urgensi pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur.
Golkar juga menilai ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pendapatan daerah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum disebut memberikan kontribusi sebesar 20,95 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.
Kondisi tersebut dinilai membuat target PAD yang agresif rentan terhadap perubahan kondisi pariwisata global dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karena itu, Golkar meminta pemerintah menyiapkan mitigasi fiskal agar program prioritas masyarakat tetap berjalan ketika terjadi perlambatan ekonomi.
Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, Golkar mengusulkan empat langkah strategis. Pertama, reformasi skema Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Hotel dan Restoran (PHR) melalui mekanisme transfer keadilan fiskal yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan di wilayah yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem.
Kedua, mempercepat pembangunan konektivitas infrastruktur trans-Bali, terutama Jalan Tol Jagat Kerthi Bali ruas Mengwi-Gilimanuk dan proyek shortcut tengah untuk memangkas biaya logistik.
Ketiga, mendorong transformasi ekonomi nonpariwisata melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di kawasan hulu. Keempat, menerapkan penataan zonasi investasi, termasuk mengusulkan moratorium pembangunan hotel baru di Bali Selatan serta memberikan insentif bagi investasi industri hijau dan pariwisata kesehatan berkelanjutan di Bali Utara, Barat, dan Timur.
Golkar juga mengingatkan agar target penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam RAPBD 2027 diselaraskan dengan kondisi riil masyarakat dan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Fraksi Golkar menyoroti kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), meskipun persentase penduduk miskin Bali disebut berada pada angka 3,44 persen dan menjadi yang terendah secara nasional.
Kenaikan kedua indikator tersebut dinilai menunjukkan bahwa kondisi sebagian penduduk miskin semakin rentan dan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar.
Karena itu, Golkar meminta alokasi anggaran lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Dalam pandangan tersebut, Golkar turut menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 1,2 triliun lebih. Anggaran ini dinilai penting untuk mendukung BOS Daerah dan beasiswa siswa miskin, tetapi perlu diimbangi peningkatan kompetensi guru serta digitalisasi sekolah, khususnya di wilayah pelosok Bali Utara.
Pada sektor kesehatan, alokasi sekitar Rp 620 miliar untuk pemenuhan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan fasilitas medis juga mendapat perhatian. Golkar mengingatkan perlunya memperkuat program promotif dan preventif agar belanja kesehatan tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit.
Sementara itu, bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 300 juta per desa adat dengan total alokasi Rp 448 miliar dinilai menjadi instrumen penting untuk melestarikan adat, agama, tradisi, dan budaya Bali. Namun, Golkar meminta tata kelola dan pemanfaatannya diperkuat agar anggaran juga mendukung pengembangan ekonomi komunal desa adat melalui Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA).
Dalam pandangan umumnya, Golkar juga meminta pemerintah memastikan program prioritas daerah memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Sejumlah hal yang disoroti meliputi penanggulangan sampah regional, subsidi pupuk untuk pertanian organik berbasis subak, penguatan modal kerja BUPDA, perlindungan ruang hidup masyarakat lokal, serta operasional satuan tugas terpadu untuk penegakan peraturan daerah terkait pariwisata dan keimigrasian.
Fraksi Golkar juga menyoroti kemacetan di kawasan Sarbagita. Pemerintah diminta mengoptimalkan anggaran untuk integrasi transportasi publik, pelebaran titik-titik jalan yang menjadi sumber kemacetan, serta koordinasi lintas sektor.
Persoalan akomodasi wisata tanpa izin di kawasan jalur hijau dan dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing juga menjadi perhatian. Golkar mendorong penegakan Perda pariwisata budaya secara tegas dan tanpa pandang bulu.
Di bidang keamanan, Golkar meminta penambahan dukungan operasional keamanan terpadu, termasuk optimalisasi pemasangan CCTV di titik rawan wisata dan penguatan sistem keamanan lingkungan berbasis digital.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, Golkar meminta pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen difokuskan pada penambahan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah di wilayah yang belum terjangkau secara memadai oleh sistem zonasi.
Fraksi ini juga meminta pemerintah memaparkan skema pembiayaan kreatif untuk pengelolaan infrastruktur monumental, seperti Turyapada Tower di Buleleng dan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, agar fasilitas tersebut mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus tidak menjadi beban pemeliharaan APBD.
Terkait rencana penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank BPD Bali sebesar Rp 150 miliar, Golkar menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Penyertaan modal dinilai berpotensi memperkuat kapasitas perbankan daerah, memperluas penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta meningkatkan pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor pertanian.
Golkar mencatat kontribusi dividen BPD Bali yang disebut mencapai Rp 258 miliar lebih. Namun, pemerintah diminta memastikan tambahan modal tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Manajemen BPD Bali juga didorong mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan transparansi transaksi serta memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor padat karya, pertanian terintegrasi, dan ekonomi kreatif.
Di sisi pendapatan, Golkar meminta pemerintah memperluas sumber pendapatan nonpajak melalui optimalisasi pungutan wisatawan asing (PWA), termasuk memperketat sistem digital pungutan di bandara. Pemerintah juga didorong mengoptimalkan dividen BUMD dan menerapkan sistem e-retribution pada objek wisata daerah serta pemanfaatan aset milik pemerintah.
Golkar turut meminta penataan aset daerah yang sudah rusak berat dan tidak dapat difungsikan agar segera dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, kerja sama pemanfaatan aset pemerintah dengan pihak ketiga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan menjamin kepentingan daerah.
Di tengah berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta. Apresiasi itu antara lain terkait pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan pariwisata Bali.
Namun, Golkar menegaskan bahwa capaian tersebut perlu diikuti dengan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap tantangan pemerataan pembangunan, ketahanan fiskal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setelah menyampaikan berbagai evaluasi dan rekomendasi, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme legislasi yang berlaku. (Ketut Winata/balipost)
