DENPASAR, BALIPOST.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Bali menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna DPRD Bali ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (19/1). Pandangan fraksi dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar, Agung Bagus Tri Candra Arka.
Dalam pemaparannya, Fraksi Golkar menilai langkah Pemerintah Provinsi Bali untuk menambah penyertaan modal daerah merupakan kebijakan strategis dan rasional. Terutama untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Pemprov Bali di BPD Bali di tengah dinamika penambahan modal dari pemerintah kabupaten/kota.
“Penambahan penyertaan modal ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepemilikan saham. Langkah Pemprov Bali sangat penting untuk menjaga posisi pengendali dalam arah kebijakan BPD Bali,” ujar Agung Bagus Tri Candra Arka saat membacakan pandangan fraksi.
Meski mendukung, Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyertaan modal daerah tidak boleh dimaknai semata-mata untuk mempertahankan komposisi saham. Kebijakan ini harus dipandang sebagai investasi publik yang wajib memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat Bali.
Fraksi Golkar juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diperhatikan secara serius. Di antaranya risiko penyertaan modal berulang tanpa diikuti peningkatan kinerja signifikan, risiko tata kelola, hingga risiko pengamanan aset daerah.
“Oleh karena itu, setiap rupiah dan aset daerah yang disertakan harus dilindungi nilainya melalui penguatan tata kelola dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong agar penambahan modal ini diikuti dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala oleh pemegang saham serta peningkatan profesionalisme manajemen BPD Bali dinilai menjadi keharusan.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada BPD Bali sebagai lembaga keuangan daerah yang selama ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Mereka mengusulkan agar bank daerah tersebut mempertimbangkan kebijakan meringankan cost of money bagi sektor usaha yang memiliki multiplier effect tinggi.
“BPD Bali harus tetap menjadi bank milik seluruh masyarakat Bali, dengan manfaat yang dirasakan secara adil oleh seluruh kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Pada bagian akhir pandangan umum, Fraksi Golkar menyatakan mendukung pembahasan dan penetapan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BPD Bali untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Fraksi Golkar berharap kebijakan ini mampu memperkuat posisi BPD Bali sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
“Penambahan modal harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas, karena ini adalah investasi publik yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tutup pria yang akrab disapa Gung Cok ini. (Ketut Winata/balipost)
