DENPASAR, BALIPOST.com – Berbagai permasalahan di Bali menjadi sorotan Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali pada saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Ranperda Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Bali, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/10).
Terkait permasalahan kemacetan di Bali, terutama di Bali selatan, Fraksi Demokrat-Nasdem berharap agar ada atensi Pemeritah Pusat membantu Pemerintah Daerah, untuk mencari solusi pembangunan infrastruktur. Seperti, jalan lintas selatan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sempat memberikan solusi transportasi laut dari Benoa, Sanur, Serangan bisa langsung ke Banyuwangi, sehingga bisa mengurai kemacetan di Dermaga Gilimanuk.
Pemerintah Provinsi Bali diminta agar lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dengan cara mengatur dan menata sekat jalan secara proporsional dan membuat jembatan penyeberangan supaya tidak mengganggu lalu lintas jalan, membuat dan merivisi jalan-jalan trotoar yang sudah tidak layak serta memperhatikan lampu penerangan jalan khususnya jalan provinsi.
“Agar Gubernur Bali berkoordinasi dengan Polda Bali untuk dilakukan Patroli selama 24 jam, terutama di daerah rawan kecelakaan, keamanan dan ketertiban,” ujar I Komang Wirawan saat membacakan PU Fraksi Demokrat-NasDem.
Pemerintah Provinsi Bali juga diminta agar segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar dan pembanguan Airport Bali Utara untuk mengatasi kemacetan yang terjadi selama ini.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat-Nasdem juga mendorong Gubernur Bali berkoordinasi dengan Bupati/Walikota se-Bali untuk mengadakan pemetaan kerusakan pascabencana banjir.
Sehingga jelas siapa yang berkewajiban untuk penanggulangannya. Apakah kabupaten/kota, provinsi atau Pusat.
Juga menyiapkan anggaran dalam APBD tahun 2026, dan anggaran dana Tidak Terduga jangan kurang dari sebesar Rp100 Miliar, bahkan bila perlu ditambah. Sehingga, apabila terjadi bencana Gubernur Bali bisa lebih cepat mengambil tindakan dengan persetujuan DPRD.
“Selain itu, kami sarankan agar dibentuk Unit Satuan Kerja Khusus untuk menambal sulam jalan-jalan berlubang, hal ini penting agar lebih efektif dan mengurangi program yang bernuansa serba proyek sebab sangat negatif bagi penilain masyarakat,” sarannya.
Fraksi Demokrat-NasDem juga mendorong Gubernur Bali mengajukan proposal kepada Pemerintah Pusat agar memberikan atensi khusus sebagai daerah tujuan wisata, untuk pengelolaan sampah yang komperensif. Karena sampah menjadi isu utama yang selama ini belum bisa diatasi oleh pemerintah. Terlebih dengan adanya bencana banjir di Bali, faktor sampah menjadi faktor utama disamping karena tersumbatnya aliran sungai.
Pemerintah Provinsi Bali juga diminta agar membeli dan/atau mengadakan Truck Pengangkut Sampah, Mobil Damkar, Ambulans dan Mobil Khusus untuk melakukan atroli pembersihan/pemungutan sampah di jalan, di saluran got dan sungai yang mengganggu aliran sungai.
Pemerintah juga diminta untuk menertibkan penerapan Perda Tata Rung (RTRWP) Bali khusus daerah yang memiliki sumber Galian C. Diharapkan agar mekanisme pengurusan ijin galian C sedapat mungkin disederhanakan dan dipermudah. Hal ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo untuk mempermudah tata kelola penerbitan izin tambang/galian C agar masyarakat kecil dapat menambang di atas tanahnya sendiri tanpa adanya campur tangan Pengusaha Hitam.
Pemerintah Provinsi Bali juga diminta bekerjasama dengan Pemeritah Kabupaten/Kota se-Bali untuk menormalisasi aliran sungai di Bali, penertiban bangunan yang melanggar sempadan sungai dan mengganggu aliran Sungai dan sempadan laut serta melanggar RTRWP.
Berkenaan dengan keberadaan transportasi publik, seperti Trans Metro Dewata (TMD) agar bermamfaat secara efektif dan efisien serta lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pihaknya juga memohon agar dievaluasi kembali jurusan Bus TMD yang kurang dimanfaatkan/diminati oleh masyarakat.
Agar penggunaan dana tidak mubasir, Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan agar busnya bisa dialihkan pemamfaatannya untuk antar jemput siswa. Hal ini lebih bermanfaat selain untuk mencegah siswa yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor, juga dapat meringankan beban orang tua murid.
Selain itu, kelebihan dana oprasionalnya bisa dialihkan untuk beli truck pengangkut sampah dan menggaji sopir, membangun Stasiun Pemadam Kebakaran (DAMKAR) yang jaraknya tiap-tiap 2 km. Menyediakan atau mengadakan Mobil Ambulans untuk keliling semacam patroli dimaksudkan untuk dapat segera menanggulangi laka lantas dan kecelakaan lainnya.
Seiring dengan program unggulan pemerintah pusat utamanya dibidang ketahanan pangan, Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar Gubernur Bali memberikan atensi dan supervisi kepada petani agar penyaluran subsidi pupuk dan bibit kepada petani tepat sasaran, dan Pemerintah Provinsi perlu berkoordinasi kepada instansi terkait.
Seperti, Pertamina agar petani dan nelayan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses memperoleh BBM jenis solar, yaitu dengan cara membuatkan Kartu Anggota Petani dan Nelayan. Sehingga, petani dan nelayan tidak perlu membawa perahu dan traktornya ke SPBU terdekat.
Setelah Perda Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi ditetapkan, Fraksi Demokrat-Nasdem juga mengusulkan agar Gubernur Bali segera menindaklanjuti dengan pembuatan Pergub untuk bisa mengatasi keresahan masyaraka dan bisa mengurangi kemacetan akibat banyaknya kendaran plat Non DK beroperasi di Bali.
Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali bisa membentuk Perusda untuk menampung dan menjawab kebutuhan legalitas dan perizinan serta mengendalikan operasional kendaran angkutan sewa selain bisa melindungi keberadaan para sopir dan atau pengusaha transportasi lokal di Bali.
Mengingat Bali adalah destinasi tujuan wisata, untuk meningkatkan daya jual pariwisata Bali perlu dilakukan perbaikan infrastruktur jalan yang baik, Fraksi Demokrat-Nasdem juga mengusulkan kepada Gubernur Bali agar pendapatan daerah yang bersumber dari PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNPKB sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan agar pengendara merasa nyaman dan lega karena kontribusinya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dirasakan. (Ketut Winata/Balipost)
