SINGASANA, BALIPOST.com – DPRD Tabanan mematangkan 10 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diproyeksikan masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2027. Dari sejumlah regulasi tersebut, aturan mengenai pemilihan perbekel (pilkel) serentak dan perlindungan serta pemberdayaan petani menjadi perhatian utama.
Pembahasan 10 ranperda tersebut dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan bersama perangkat daerah terkait dalam rapat kerja di ruang rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11). Selain menyusun agenda legislasi 2027, rapat juga mengevaluasi pelaksanaan propemperda 2026.
Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri mengatakan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pilkel Serentak menjadi regulasi yang perlu segera diselesaikan. Pasalnya, Tabanan dijadwalkan menggelar pilkel serentak di 97 desa pada 2027.
“Yang urgent adalah penyelenggaraan pemilihan perbekel serentak. Paling tidak, pada bulan Maret atau April 2027 ranperda ini harus sudah selesai, karena kita akan menyelenggarakan pemilihan perbekel serentak di 97 desa di Kabupaten Tabanan,” ujar Eddy, Rabu (11/11).
Menurut dia, selain memastikan pelaksanaan Pilkel memiliki dasar hukum yang jelas, DPRD juga memberi perhatian terhadap kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya petani. Karena itu, revisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kembali dimasukkan dalam agenda legislasi 2027.
Eddy mengatakan, regulasi perlindungan petani perlu diperkuat dan disinergikan dengan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perlindungan petani, menurutnya, tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan lahan pertanian, tetapi juga harus dibarengi kebijakan yang mampu meringankan beban petani.
“Tekad dari teman-teman di DPRD dan arahan Bapak Bupati yaitu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan nyata kepada petani. Bentuknya bisa berupa kebijakan bantuan hingga skema pembebasan atau keringanan pajak. Ini menjadi prioritas penting kita,” tegas politisi PDIP asal Desa Gadungan, Selemadeg Timur, tersebut.
Selain dua regulasi tersebut, delapan ranperda lainnya yang diproyeksikan masuk propemperda 2027 yakni Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kemudian, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028-2045, serta Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama.
Di sisi lain, evaluasi propemperda 2026 mencatat masih ada dua dari tujuh ranperda yang belum dapat dituntaskan. Kedua ranperda tersebut yakni tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabanan.
Eddy mengatakan, belum rampungnya kedua ranperda tersebut bukan karena pembahasan di DPRD, melainkan dokumen dan naskah pendukung dari OPD teknis sebagai pengusul belum siap. “Dua ranperda tersebut belum selesai bukan karena kendala di dewan, melainkan akibat ketidaksiapan naskah dan dokumen pendukung dari OPD teknis terkait. Oleh karena itu, kita luncurkan dan dorong penyelesaiannya pada agenda tahun 2027,” pungkasnya. (Puspawati/balipost)
