Suasana pasar murah yang digelar Pemkab Tabanan. (BP/dokumen)

SINGASANA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan memastikan program pasar murah akan digelar secara berkelanjutan di tahun 2026. Sedikitnya 48 titik lokasi telah dijadwalkan menjadi sasaran pelaksanaan pasar murah hingga Desember mendatang.

Kabag Perekonomian Setda Tabanan, I Nyoman Hari Sujana menegaskan, pola pasar murah tahun ini dilaksanakan melalui perumda dengan sistem bergiliran di berbagai wilayah. Program tersebut menjadi strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama saat momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN), seperti Lebaran, Galungan Kuningan, Nyepi, dan hari besar keagamaan lainnya.

Baca juga:  Bupati Eka Sampaikan RAPBD-Perubahan, Semua Anggaran Turun

“Total ada 48 titik sampai akhir tahun. Dilaksanakan bergiliran. Khusus menjelang HBKN akan difokuskan di sekitar tempat ibadah agar lebih mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya, Minggu (22/2).

Disinggung apakah akan ada dilakukan inspeksi mendadak (sidak) harga pasar mengingat sejumlah harga komoditas mulai merangkak naik, Hari Sujana mengatakan, belum ada rencana tersebut. Pasalnya, dilihat dari stok bahan pangan bersubsidi masih terpantau terkendali. Menurutnya, pemerintah lebih mengedepankan langkah preventif melalui operasi pasar murah untuk menjaga keseimbangan harga.

Baca juga:  Rastra Tabanan Segera Didistribusikan

Komoditi yang dijual dalam pasar murah meliputi beras, minyak goreng, telur dan gula. Sedangkan untuk komoditi sayur seperti bawang dan cabai, disesuaikan dengan kondisi pasokan di lapangan.

Dalam pengamanan stok, Pemkab Tabanan bekerja sama dengan Bulog serta 78 unit TPK/RPK yang tersebar di pasar-pasar. Melalui skema tersebut, penyaluran beras SPHP dan Minyak Kita dapat terus dipantau sehingga distribusi tetap lancar.

Baca juga:  Menunggu 2 Tahun, Seratus PPPK di Tabanan Segera Terima SK

Pelaksanaan pasar murah ini tidak menggunakan APBD. Skema yang diterapkan berupa pola bisnis bersubsidi. Perumda maupun TPK/RPK mengambil barang langsung ke Bulog dengan harga pokok lebih rendah sehingga dapat dijual di bawah harga pasar. “Tidak memakai APBD. Sistemnya bisnis bersubsidi. Masyarakat mendapat harga lebih murah dan stok tetap stabil,” tegasnya.

Dengan pola tersebut, pemerintah berharap dapat mencegah terjadinya panic buying serta menjaga daya beli masyarakat sepanjang tahun. (Puspawati/balipost)

BAGIKAN