DENPASAR, BALIPOST.com – Manajer Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, John Ketut Purna menegaskan bahwa status Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO justru memberikan keuntungan besar bagi pariwisata Jatiluwih melalui promosi gratis yang berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan di Kantor DPRD Bali, Kamis (8/1).
Status WBD UNESCO yang melekat pada sistem irigasi subak dan persawahan Jatiluwih sejak 2012 belakangan menjadi sorotan menyusul masifnya pembangunan di kawasan tersebut. Sejumlah pihak menilai predikat warisan budaya dunia dinilai membatasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Menanggapi hal itu, John secara tegas mengkritisi pendapat Guru Besar Pariwisata Universitas Dhyana Pura (Undhira), Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, yang sebelumnya menyebut indikator UNESCO hanya sebatas padanan dan tidak terlalu krusial. Bahkan, menurut Prof. Rai, penghapusan status UNESCO tidak menjadi persoalan selama objek wisatanya masih ada.
“UNESCO memang tidak memberikan bantuan dana, tetapi pengakuan itu adalah promosi gratis yang sangat besar nilainya. Biaya promosi itu mahal. Dengan status UNESCO, kami tidak perlu mengeluarkan anggaran besar karena wisatawan pecinta heritage pasti datang ke Jatiluwih,” tegas John.
Ia juga mengungkapkan dampak serius polemik penyegelan bangunan oleh Pansus TRAP dan Satpol PP yang kemudian dibalas masyarakat dengan pemasangan pagar seng di kawasan sawah. Kondisi tersebut secara langsung memukul sektor pariwisata Jatiluwih.
“Kunjungan wisatawan turun drastis, terutama pada Desember lalu. Saya perkirakan butuh waktu tiga sampai enam bulan untuk pemulihan. Bahkan banyak agen perjalanan mancanegara yang mengeluh dan mulai memasukkan Jatiluwih ke dalam daftar hitam (blacklist),” ungkapnya.
John berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. “Ada penurunan tamu drastis saat Desember karena adanya pagar seng di area sawah. Saya harap ini tidak terulang,” ujarnya.
Selain persoalan konflik lahan, John juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur di kawasan Jatiluwih. Salah satu ruas jalan mengalami longsor sepanjang 36 meter sejak tahun 2019, namun hingga kini belum mendapat penanganan.
“Saya sudah cek ke pembuat jembatan, biaya perbaikannya sekitar Rp4,8 miliar. Saya mohon kepada Wakil Bupati dan Pansus TRAP agar ini bisa segera dikerjakan,” katanya.
Tak hanya itu, John juga mengeluhkan krisis air yang memicu alih fungsi lahan pertanian. Menurutnya, peralihan fungsi lahan di Jatiluwih bukan semata karena faktor bisnis, melainkan akibat kelangkaan sumber air yang menyebabkan produktivitas pertanian menurun dan lahan menjadi kering.
“Banyak lahan berubah menjadi lahan kering karena kekurangan air. Padahal jika dibangun bendungan kecil, produktivitas bisa meningkat hingga dua kali lipat. Biayanya tidak mahal, sekitar Rp 500 juta. Saya mohon petani dibuatkan jembatan dan Bendungan Yeh Gembrong agar mereka bisa tetap bertani,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
