TABANAN, BALIPOST.com – Polemik yang terjadi di Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih mulai menemukan titik terang. Seng-seng yang sempat terpasang sebagai aksi protes di kawasan sawah warisan dunia UNESCO itu akhirnya diturunkan, Senin (5/1).
Penurunan atas inisasi langsung Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Langkah ini menjadi sinyal rekonsiliasi setelah konflik yang berdampak serius pada kunjungan wisatawan.
Penurunan seng dilakukan usai Bupati Sanjaya kembali bertemu dengan para petani Jatiluwih, termasuk 13 pelaku usaha akomodasi pariwisata yang sebelumnya usahanya disegel oleh Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali karena dinilai melanggar kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Bupati Sanjaya menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mencari jalan tengah atas persoalan yang terjadi di Jatiluwih.
Ia menilai penyelesaian masalah tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek hukum, namun juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Saya terus sampaikan dalam rapat Forkopimda, ketika ada persoalan agar dibuatkan permohonan ke Pansus TRAP dengan tembusan ke Gubernur Bali. Jangan hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga ada aspek budaya, sosial, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Sanjaya.
Ia mengakui juga telah bertemu dengan Ketua Pansus TRAP dan mendapatkan lampu hijau terkait kemungkinan penerapan moratorium. Kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi ekonomi masyarakat Jatiluwih yang sempat terpuruk akibat polemik, termasuk anjloknya kunjungan wisatawan hingga 80 persen.
“Kalau kunjungan turun sampai 80 persen, pemerintah rugi, masyarakat juga rugi. Yang tidak tahu-menahu persoalan pun akhirnya ikut terdampak, baik dari sisi lapangan pekerjaan maupun pendapatan,” tegasnya.
Sanjaya berharap, moratorium yang tengah diformulasikan dapat melahirkan kebijakan yang menata kembali Jatiluwih agar tetap lestari tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada arogansi dalam memanfaatkan lahan sawah, terutama membangun di tengah areal persawahan yang justru merusak daya tarik utama Jatiluwih.
“Kalau semua membangun di sawah, apa yang bisa dilihat tamu yang datang ke Jatiluwih? Sawah itu daya tarik utama. Kalau makan dan minum, wajar di kawasan penyangga, asal jangan di tengah sawah,” katanya.
Sementara itu, Manajer DTW Jatiluwih, Ketut Purna, menyambut positif pencabutan seng tersebut. Ia memastikan manajemen akan segera menyampaikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan pariwisata, termasuk ASITA Bali dan paguyuban pariwisata.
“Kami akan sampaikan bahwa seng sudah dibuka atas inisiatif Bupati Sanjaya dan jajarannya. Harapan kami, tidak ada lagi keributan di Jatiluwih karena dampaknya sangat besar terhadap kunjungan wisata,” ujarnya.
Purna yang akrab dipanggil Jhon ini menambahkan, pihak manajemen akan terus berupaya menjembatani komunikasi antara petani, badan pengelola, dan pelaku pariwisata agar operasional DTW kembali berjalan normal. Ia mengakui, pemulihan citra pariwisata Jatiluwih membutuhkan waktu, termasuk dalam penyusunan ulang paket wisata yang diperkirakan memerlukan waktu hingga enam bulan.
“Pengembalian image tidak instan. Paket wisata kami rancang mulai 1 April ke depan. Yang penting sekarang kondusivitas terjaga dan kepercayaan wisatawan bisa kembali,” pungkasnya.
Sementara itu salah satu petani I Nengah Darmika Yasa alias Pak Yogi mengatakan seng sepakati diturunkan karena adanya wacana pemerintah untuk melakukan moratorium di Jatiluwih.
“Selain itu saya juga inginkan seluruh harapan petani bisa diakomodir oleh pemerintah. Karena jadi petani berapa sih hasilnya,” tegasnya.(Puspawati/balipost)
