DENPASAR, BALIPOST.com – Penataan kawasan Jatiluwih secara menyeluruh diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Anggota Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Gede Agung Suyoga dalam rapat koordinasi Pansus TRAP DPRD Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan, menyikapi kebijakan moratorium serta dinamika pemanfaatan ruang di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, di Kantor DPRD Bali, Kamis (8/1).
Menurut Agung Suyoga, secara prinsip Jatiluwih merupakan kawasan pangan yang dilindungi sehingga setiap kebijakan harus berpijak pada aturan tata ruang yang berlaku. Namun demikian, kondisi kekinian di lapangan juga perlu dicermati bersama, termasuk peran pemerintah kabupaten, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang konsep kawasan ke depan.
“Harapannya, dengan adanya moratorium ini, Pemkab bisa membangun kawasan Jatiluwih secara utuh. Ada zona pertanian, ada zona penunjang, sehingga pertanian yang ada tetap menjadi daya tarik utama pariwisata,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa alih fungsi lahan kerap terjadi karena sektor pariwisata dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Padahal, pariwisata Jatiluwih justru bergantung pada keberadaan sawah dan sistem pertanian itu sendiri. “Kalau sawahnya tidak ada, pariwisatanya juga tidak jalan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Politisi PDIP asal Sanur ini berharap, pascamoratorium, belasan usaha pariwisata yang sudah eksisting di Jatiluwih dapat ditata ulang agar benar-benar berfungsi sebagai zona penunjang dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Ia mencontohkan program-program sosial seperti satu keluarga satu sarjana atau dukungan lain yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti usaha-usaha pariwisata di luar kawasan inti Jatiluwih yang turut memanfaatkan pemandangan sawah sebagai daya tarik. Menurutnya, jika pariwisata berkelanjutan ingin diwujudkan, maka kontribusi tidak boleh hanya dibebankan kepada petani.
“Bukan untuk menekan pelaku usaha, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Sawah Jatiluwih ini dimanfaatkan sebagai view dan destinasi, maka sudah selayaknya ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutannya,” jelasnya.
Terkait hasil pertanian, Agung Suyoga menyebutkan bahwa permintaan pasar sebenarnya cukup tinggi, namun suplai masih terbatas. Ia mendorong agar hasil pertanian Jatiluwih tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang bisa dipasarkan lebih luas.
Sebagai representasi generasi muda di DPRD Bali, Agung Suyoga juga menaruh perhatian pada regenerasi petani. Ia menilai program pendidikan dan insentif, termasuk visi Gubernur Bali melalui program satu keluarga satu sarjana, merupakan langkah jangka panjang untuk mengubah pola pikir dan menarik minat generasi muda agar tetap mau terjun ke sektor pertanian.
“Perubahan mindset itu tidak instan. Tapi dengan pendidikan, insentif, dan kesejahteraan yang memadai, generasi penerus di Jatiluwih diharapkan tetap melihat pertanian sebagai masa depan,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
