DENPASAR, BALIPOST.com – Program Satu Keluarga Satu Sarjana di Provinsi Bali mulai diberlakukan tahun akademik 2025/2026 ini. Bahkan, sejumlah perguraun tinggi yang mendukung program ini telah mulai menerima mahasiswa baru dengan program ini.
Kendati demikian, evaluasi terhadap progres program ini akan di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali. Pasalnya, belum semua perguruan tinggi terpenuhi kuotanya.
Kepala BRIDA Bali, I Ketut Wica, mengatakan, evaluasi yang akan dilakukan untuk menentukan jumlah total penerima program di seluruh universitas.
“Kita akan mengevaluasi tanggal 20 baru kita akan tahu keseluruhannya ya. Iya, untuk sementara ISI sudah, Udayana sudah, yang universitas negeri semuanya sudah (memenuhi kuota,red),” ujarnya, Rabu (13/8).
Wica menambahkan, evaluasi pada 20 Agustus akan menjadi acuan sebelum peluncuran resmi program pada September 2025. Menurutnya, seluruh perguruan tinggi yang mendukung program ini telah bergerak menyalurkan kuota bagi penerima manfaat. Ia memastikan seluruh kuota akan tersalurkan karena program ini sangat dinanti masyarakat.
Wica menegaskan proses verifikasi penerima diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing universitas. “Verifikasi kita serahkan sepenuhnya kepada universitas karena merekalah yang tahu yang mana membutuhkan pendidikan itu,” ungkapnya.
Dikatakan, program ini dibuka untuk semua fakultas dan jurusan, kecuali kedokteran yang belum dibuka pada tahun ini. Ia menyebut faktor biaya menjadi alasan belum dibukanya jurusan kedokteran. “Ya karena mungkin karena biayanya ,selain itu ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Kelihatannya belum mampu juga,” ungkapnya.
Persyaratan utama program ini adalah berasal dari keluarga miskin yang belum memiliki anggota bergelar sarjana. “Yang penting dalam satu KK, belum ada sarjana dan KK itu adalah KK miskin yang pertama ya. Yang keluarganya belum ada sarjana dan KK miskin. Itu saja,” tegasnya.
Pihaknya menambahkan, tidak ada batasan usia penerima, penyesuaian diserahkan pada kebijakan kampus masing-masing. Program ini difokuskan untuk 6 kabupaten di Bali, yakni Jembrana, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Klungkung. “Untuk Denpasar, Badung, dan Gianyar sudah mampu,” ujarnya.
Tahun ini, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,76 miliar untuk membiayai 1.450 mahasiswa. Dana tersebut digunakan untuk pendaftaran, Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp1 juta per semester, serta biaya hidup sebesar Rp1,4 juta per bulan. “Satu yang digunakan adalah untuk membiayai pendaftaran anak-anak itu. Yang kedua untuk UKT anak-anak itu, masing-masing setiap semester Rp1 juta dan biaya hidup Rp1.400.000,” jelas Wica.
Salah satu perguruan tinggi swasta yang belum terpenuhi kuota program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah Universitas Warmadewa (Unwar).
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Unwar, Dr. I Nyoman Sujana, SH.,M.Hum., menyebut sampai saat ini baru ada 13 orang mahasiswa baru yang lolos verifikasi dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana di Unwar. Diungkapkan, pada tahun ini Unwar membuka kuota 100 orang mahasiswa baru dalam program ini.
Ada 10 program studi (prodi) yang disedikan untuk 100 orang mahasiswa baru dalam program ini. Yaitu, Prodi Agroteknologi, Peternakan, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Manajemen Sumber Daya Perairan, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Teknik Komputer, dan Sastra Inggris. Masing-masing prodi ini akan menampung 10 orang mahasiswa baru. (Winata/Balipost)
