Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Vonis 4,5 tahun penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diajukan banding oleh Djoko Soegiarto Tjandra.

“Pak Djoko sudah mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan terkait dengan suap fatwa maupun suap terkait DPO (Daftar Pencarian Orang) sehari setelah putusan dan sekarang kita sedang persiapkan memori banding dan menunggu salinan putusan dari kemarin,” kata penasihat hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (12/4).

Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta pada 5 April 2021 memutuskan Djoko Soegiarto Tjandra terbukti menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS, memberikan suap senilai 370 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura kepada Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte serta 100 ribu dolar AS kepada Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca juga:  Video Call Mesum, Pemuda Diganjar Lima Tahun Penjara

Djoko Tjandra juga terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung dengan Djoko Tjandra sepakat membayar biaya 10 juta dolar AS.

Atas perbuatannya, Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. “Nota pembelaan kan sama sekali tidak dipertimbangkan. ‘Action plan’ itu sebenarnya sudah ditolak Pak Djoko sejak awal artinya persiapan perbuatan pidana sudah tidak ada sementara yang dimaksud permufakatan jahat itu posisinya jauh sebelum persiapan itu, jadi pemufakatan jahat tidak ada karena Pak Djoko tidak menyetujui semuanya,” tambah Soesilo.

Baca juga:  Tepergok Hendak Cabuli Siswi, Dagang Buah Dibui 6 Tahun

Selanjutnya pemberian uang terkait fatwa MA menurut Soesilo juga merupakan permintaan Andi Irfan Jaya. “Untuk membuat ‘action plan’ itu, Pak Djoko harus memberikan uang muka dulu, sementara kalau tidak ada ‘action plan’ tentu tidak ada kegiatan berikutnya tetapi akhirnya ‘action plan’ itu dibatalkan Pak Djoko,” tambah Soesilo.

Kemudian mengenai suap terkait pencabutan DPO dan “red notice”, Soesilo tetap berkeras bahwa kliennya tidak tahu akan ada pemberian uang kepada pejabat Polri. “Pak Djoko hanya berhubungan dengan Tommy Suhardi sebagai penyuap terhadap pejabat-pejabat Polri tapi Pak Djoko tidak kenal dan tidak tahu Pak Prasetijo Utomo dan Pak Napoleon Bonaparte, Pak Tommy juga tidak pernah bercerita soal itu,” ungkap Soesilo.

Baca juga:  Puluhan Wisatawan Tersengat Ubur-ubur

Djoko Tjandra saat ini sedang menjalani hukuman pidana selama 2 tahun penjara di Lapas Salemba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No 12 tertanggal 11 Juni 2009 dalam kasus “cessie” Bank Bali.

Ia juga sudah divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti melakukan pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia. “Kasus Yang PN Timur (soal pemalsuan surat jalan) sudah banding sudah putus dan sekarang sedang mengajukan kasasi. Proses kasasi kan tidak ada persidangan, jadi kita hanya menunggu saja, tapi memori kasasi sudah diberikan,” kata Soesilo. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.