DENPASAR, BALIPOST.com – Cuaca ekstrem yang melanda Bali sejak awal tahun 2026 memicu lonjakan kejadian bencana hidrometeorologi di berbagai daerah. Dalam kurun Januari 2026 saja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat sebanyak 495 kejadian bencana telah ditangani.
Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Bali, Della Ema Nurdiana, menjelaskan sebagian besar kejadian didominasi dampak cuaca ekstrem seperti pohon tumbang dan tanah longsor. “Sepanjang Januari terdapat 214 kejadian pohon tumbang, 106 tanah longsor, 85 cuaca ekstrem, 29 bangunan rusak, serta sejumlah kejadian banjir, kebakaran, hingga abrasi,” ujarnya, Jumat (13/3).
Selain itu tercatat 12 kebakaran, 11 banjir, 9 kejadian infrastruktur jebol, dua kejadian gelombang pasang dan abrasi, serta 27 kejadian lainnya.
Menurut Della, tren bencana di Bali dalam satu dekade terakhir memang didominasi bencana hidrometeorologi yang berkaitan dengan kondisi cuaca. Bahkan pada tahun 2025, lebih dari 90 persen kejadian bencana di Bali masuk kategori tersebut.
“Dari sepuluh tahun terakhir tren hidrometeorologi memang jauh lebih besar dibanding bencana geologis. Pada 2025 ada 2.644 penanganan bencana yang kami lakukan,” jelasnya.
Meningkatnya kejadian bencana ini tak lepas dari pengaruh perubahan iklim yang memperkuat fenomena cuaca ekstrem. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan ekstrem di Bali mencapai 216,9 milimeter per hari hingga akhir Februari 2026.
Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang meningkatkan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, munculnya tiga bibit siklon tropis di sekitar Indonesia juga memperkuat potensi cuaca ekstrem.
Ketiga bibit siklon itu yakni Bibit Siklon Tropis 90S di Samudra Hindia, 93S di barat laut Australia, serta 92P di Teluk Carpentaria selatan Papua. Dari ketiganya, bibit siklon 90S dinilai paling berpotensi memengaruhi Bali karena memperkuat pembentukan awan hujan disertai angin kencang.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat langkah mitigasi melalui integrasi isu ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menegaskan perubahan iklim harus diantisipasi sejak tahap perencanaan pembangunan. “Perubahan iklim memang semakin ekstrem. Karena itu dalam perencanaan pembangunan harus sudah dimasukkan langkah mitigasi, dan ini bukan hanya tugas dinas kebencanaan, tetapi seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Ia berharap melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tematik Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2027, setiap perangkat daerah mampu merumuskan program pembangunan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali, Ni Putu Ayu Puryani, menambahkan upaya adaptasi perubahan iklim harus diawali dengan identifikasi wilayah dan sektor yang paling rentan terdampak.
“Langkah awalnya adalah mengidentifikasi wilayah dan sektor yang terdampak perubahan iklim, kemudian dilakukan kajian kerentanan dan risiko iklim agar program adaptasi bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah tersebut, Pemprov Bali berharap agenda ketahanan bencana dan perubahan iklim dapat terintegrasi dalam program pembangunan daerah sehingga Bali lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (Ketut Winata/balipost)
