DENPASAR, BALIPOST.com – Perekonomian Bali yang hingga kini masih bertumpu pada sektor pariwisata dinilai menyimpan risiko jangka panjang, terutama di tengah dinamika geopolitik global, ketidakpastian ekonomi dunia, serta ancaman krisis yang dapat sewaktu-waktu mengganggu mobilitas masyarakat internasional.
Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Prof. Dr. Nyoman Sri Subawa di Denpasar menegaskan, konflik geopolitik, perang antarnegara, instabilitas politik global, hingga perlambatan ekonomi dunia berpotensi langsung menekan sektor pariwisata Bali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap faktor eksternal di luar kendali daerah.
Selain risiko global, pengembangan pariwisata yang tidak diimbangi dengan pengelolaan berkelanjutan juga memunculkan ancaman lingkungan.
“Masalah sampah, kerusakan alam, degradasi ekosistem pesisir akibat tata ruang yang tidak terkendali, alih fungsi lahan pertanian, hingga pembangunan akomodasi yang berlebihan menjadi persoalan serius,” katanya Rabu (14/1).
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya kesenjangan pembangunan, tingginya pengangguran, serta melemahnya daya beli masyarakat.
Prof. Sri Subawa mengatakan, pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting. Peristiwa Bom Bali dan pandemi Covid-19 menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi Bali ketika aktivitas pariwisata terhenti secara tiba-tiba. Saat itu, kontraksi ekonomi terjadi drastis, masyarakat terpaksa berpindah sektor secara mendadak, dan pemulihan berjalan tidak berkelanjutan.
Meski pariwisata memberikan dampak ekonomi yang relatif cepat, ketergantungan berlebihan dinilai berisiko tinggi. Kebijakan masyarakat global, kondisi ekonomi dunia, dan geopolitik internasional sangat menentukan keberlanjutan sektor ini.
“Untuk itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kebijakan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor nonpariwisata,” paparnya.
Sektor pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi digital, serta ekonomi kreatif berbasis ekspor dinilai memiliki potensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi Bali secara lebih stabil dan berkelanjutan.
Penguatan sektor-sektor tersebut juga dinilai penting untuk menekan risiko pengangguran dan kemiskinan ekstrem jika terjadi gangguan pada pariwisata. “Selain itu, diversifikasi ekonomi diharapkan mampu menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak sepenuhnya bergantung pada pajak hotel, restoran, dan retribusi pariwisata yang rentan mengalami penurunan saat krisis,” ucapnya.
Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci. Peningkatan keterampilan, pendidikan vokasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan keahlian yang berdaya saing perlu dipercepat. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan, akses pembiayaan, serta penciptaan ekosistem usaha yang mendukung sektor nonpariwisata.
Dengan langkah diversifikasi ekonomi yang terarah dan berkelanjutan, Bali diharapkan tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan ketahanan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.(Suardika/bisnisbali)
