DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerhati ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud), Dr. Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.E., M. Si., menilai ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata masih sangat tinggi dan berisiko terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Kondisi ini terbukti dari berbagai krisis yang pernah terjadi, seperti bom Bali, erupsi Gunung Agung, hingga pandemi Covid-19, yang secara signifikan menekan perekonomian Bali.
Krisna Adwitya di Denpasar, Selasa (13/1) menjelaskan, saat pandemi Covid-19, kinerja pariwisata Bali mengalami kontraksi sangat dalam. Berdasarkan sejumlah riset pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2021 tercatat hanya sekitar 57 orang dalam satu tahun.
Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur ekonomi Bali ketika hanya bertumpu pada satu sektor utama. “Pariwisata hingga kini masih menjadi motor utama pembentuk PDRB Bali. Ketika terjadi gangguan yang bersifat global, keamanan, maupun bencana alam, maka kedatangan wisatawan akan tereduksi dan berdampak langsung pada ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Diversifikasi Ekonomi Terencana
Menurut Krisna, tidak ada pilihan lain selain melakukan diversifikasi ekonomi secara serius dan terencana. Salah satu sektor potensial yang dinilai mampu dikembangkan adalah pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan dan peternakan. Bali, kata dia, memiliki potensi yang tidak kalah dengan daerah lain.
Namun demikian, ditegaskan, diversifikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan pariwisata, melainkan menciptakan sinergi antarsektor. Contohnya, sektor pertanian dapat menjadi pemasok utama kebutuhan hotel dan restoran, sehingga rantai nilai ekonomi dapat terbentuk secara berkelanjutan.
“Pendekatannya harus holistik dari hulu hingga hilir. Produk pertanian harus memenuhi standar industri pariwisata. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, termasuk menyiapkan tenaga ahli dan praktisi yang berpengalaman,” jelasnya.
Selain itu, Krisna menekankan pentingnya diversifikasi produk turunan untuk meningkatkan nilai tambah. Produk pertanian seperti jagung, misalnya, dapat diolah menjadi berbagai produk olahan bernilai ekonomi seperti keripik atau makanan ringan yang dikemas secara modern dan dipasarkan secara luas.
Di sisi lain, ia juga menyoroti berbagai persoalan struktural yang hingga kini masih membayangi Bali, seperti masalah sampah, kemacetan, dan banjir. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berpotensi menurunkan daya tarik Bali sebagai destinasi wisata.
“Jika masalah lingkungan dan infrastruktur ini tidak dibenahi, maka Bali bisa ditinggalkan wisatawan. Destinasi lain yang memiliki sistem pendukung lebih baik akan menjadi pilihan,” tegasnya.
Krisna mengingatkan, apabila Bali gagal melakukan diversifikasi ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi berjalan di tempat dan rentan terkikis secara perlahan. Diversifikasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Ia pun mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama, mengesampingkan ego sektoral, serta memperkuat peran pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tegas dan tepat.
“Tidak ada cara lain. Diversifikasi adalah keniscayaan. Dengan kolaborasi dan pengelolaan yang tepat, keunikan dan keaslian Bali tetap terjaga, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi ke depan,” pungkasnya.
‘Pahlawan Senyap’ Ekonomi Bali
Sebelumnya pengamat ekonomi dari Universitas Warmadewa, Prof. Dr. I Made Sara, S.E., M.P. menyebutkan, di tengah dominasi pariwisata, sejumlah sektor yang disebut pengamat sebagai “pahlawan senyap” ekonomi Bali dinilai belum mendapatkan perhatian kebijakan dan investasi secara setara. Transformasi ekonomi struktural dinilai mendesak dilakukan untuk mengurangi risiko monokultur pariwisata.
Prof. I Made Sara menyampaikan, selain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (yang merupakan inti pariwisata), berikut adalah beberapa bidang yang tidak diperhitungkan (secara optimal) dan belum tersentuh (maksimal) sebagai motor penggerak utama. Sektor tersebut yaitu pertanian dalam arti luas, UMKM, industri pengolahan dan ekonomi kreatif murni serta sektor perikanan dan kelautan (ekonomi biru).
Menurutnya, sektor pertanian, berperan penting dalam ketahanan pangan Bali, terus mengalami penurunan kontribusi akibat konversi lahan dan minimnya industrialisasi hasil panen. Potensi pertanian organik dan hortikultura ekspor berbasis Subak masih jauh dari optimal.
Selanjutnya UMKM, yang terbukti menjadi penyangga utama saat pandemi, belum mampu naik kelas karena terbatasnya akses permodalan, literasi digital, dan jangkauan pasar. Banyak UMKM berada di sektor informal, sehingga sulit terserap dalam program stimulus.
Begitupula industri pengolahan dan ekonomi kreatif non-pariwisata juga dinilai belum menjadi fokus investasi. Sektor pengolahan bahkan sempat mencatat kontraksi pada awal 2025, menandakan lemahnya hilirisasi produk lokal. Sementara itu, potensi ekonomi kreatif digital belum berkembang menjadi industri ekspor yang kuat.
Selain itu, ekonomi biru di wilayah utara dan timur Bali meliputi perikanan, budidaya laut, serta logistik maritime dipandang sebagai sektor yang sangat potensial tetapi kurang digarap. (Suardika/bisnisbali)
