TABANAN, BALIPOST.com – Polemik penutupan sejumlah akomodasi wisata di kawasan Subak Jatiluwih, Kecamatan Penebel, kembali memicu aksi lanjutan dari para petani dan warga. Pada Jumat (5/12), sekitar 30 petani memasang puluhan lembar seng sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera membuka ruang dialog dan menemukan solusi atas penertiban yang dilakukan Pansus TRAP DPRD Bali bersama Satpol PP Bali pada Selasa (2/12).
I Wayan Subadra, salah satu warga yang juga pemilik Warung Wayan Jatiluwih yang masuk dalam pelanggaran 13 akomodasi pariwisata tersebut mengatakan, aksi kali ini merupakan kelanjutan dari pemasangan seng sehari sebelumnya. Sebanyak 30 lembar seng kembali dipasang di sekitar Warung Sunari yang sebelumnya ditutup oleh Pansus TRAP serta sepanjang jalur subak di sisi selatan. Tak hanya seng, plastik berwarna hitam juga dipasang di areal masuk subak sepanjang 4 meter.
“Masih ada kiriman 65 seng tambahan dan besok akan dipasang lagi. Titik pemasangannya akan kami diskusikan,” ujar Subadra.
Menurutnya, pemasangan seng dilakukan mulai pukul 09.00–11.00 Wita. Selain seng, warga juga memasang plastik sepanjang sekitar 40 meter di jalur subak sebagai tanda penolakan dan solidaritas. Beberapa material seng disebut merupakan bantuan dari rekan mereka yang memiliki usaha restoran di kawasan tersebut.
Subadra menegaskan, aksi pemasangan seng bukan semata wujud protes, melainkan dorongan agar pemerintah lebih cepat merespons keresahan warga setelah penutupan yang dinilai membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha lokal.
“Aksi ini kami lakukan agar pemerintah mau duduk bersama mencari solusi terbaik. Kami berharap ada aturan baru agar persoalan seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Hal senada disampaikan petani setempat, I Nengah Sridana. Ia mengungkapkan, pemasangan seng juga dilakukan di area Tempek Telabah Gede dan Tempek Telabah Muntig Subak Jatiluwih. Selain seng, petani turut memasang plastik di pinggir jalan untuk merusak pemandangan sawah di Subak Jatiluwih yang menjadi daya tarik utama wisata.
Menurut Sridana, aksi lanjutan ini dilakukan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib petani kecil yang menggantungkan hidup dari usaha sederhana di kawasan pertanian. “Aksi ini kami lakukan supaya ke depannya usaha kecil tidak langsung ditindak. Kami ingin pemerintah mendengar suara rakyat, jangan hanya memberi janji,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila serta Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, Anak Agung Ngurah Satria Tenaya belum memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan atas aksi lanjutan ini. (Puspawati/balipost)
