DENPASAR, BALIPOST.com – Dalam rangka menjaga pasokan dan terkendalinya harga-harga pangan, Bali harus memiliki BUMD Pangan. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat kalangan menengah ke bawah terjamin.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali Trisno Nugroho ketika mesimakrama ke Bali Post, Jumat (13/3) mengatakan, dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir, inflasi Bali terkendali. Tahun lalu inflasi Bali 2,38 persen (yoy).

Namun pasokan pangan yang banyak berasal dari Jawa Timur ke depannya akan membuat Bali tergantung pasokan dari luar. BI menyarankan agar ada BUMD pangan di Bali yang menjaga stabilitas pasokan sehingga harga pangan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Bahan pangan yang disuplai oleh BUMD ini adalah kebutuhan pangan dasar seperti beras. Sehingga BUMD ini diharapkan menjadi salah satu middle man untuk stok beras di Bali. “Mungkin market sharenya sekitar 15 persen sehingga bisa menjadi referensi rate untuk di harga di Bali,” jelasnya.

Baca juga:  Generasi Milenial Diajak Kenali Fungsi Makroprudensial BI

Komoditi lain yang bisa disuplai BUMD adalah daging ayam ras, telur, cabai, bawang putih, bawang merah. Jika pasar di Bali bisa dikonsolidasikan, distributor dari BUMD Pangan bisa diserap oleh pasar-pasar di Bali. “Jadi BUMD pangan ini bisa mensuplai ratusan pasar di Bali ini sehingga harganya terkendali di seluruh Bali ini,” ujarnya.

BUMD Pangan ini sudah diterapkan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. BUMD Pangan di DKI Jakarta dikatakan yang cukup baik dibandingkan yang lainnya. Ada unit yang menangani beras, ada unit untuk daging, dan unit lainnya. “Itu pun tidak mudah tapi minimal dia bisa menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga inflasi di daerah Jakarta,” tuturnya.

Lewat BUMD Pangan, Jakarta selama 3 -4 tahun berhasil menjaga stabilitas harga pangan. Apalagi Jakarta saat ini menyumbang 20 persen inflasi di Indonesia. (Citta Maya/balipost)