DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali lewat Komisi I sejak awal telah memantau proses rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Bali. Sebelum dilaksanakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) mulai Selasa (28/1) ini, dewan sudah melakukan rapat kerja dengan BKD Provinsi Bali.

Kemudian mencari masukan-masukan dalam studi banding ke NTB dan Jawa Tengah, serta mengikuti proses uji coba alat dan persiapan selengkapnya di BPSDM Bali yang menjadi lokasi TKD pada H-1 tes. “Kita sudah mengacu pada SOP nasional yang ditentukan oleh BKN. Secara umum sudah bagus persiapannya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana.

Menurut Adnyana, memang sempat ada beberapa koreksi seperti layar yang kabur atau ruangan pengap. Namun sudah langsung diatasi dengan mengganti layar dan memaksimalkan AC di ruangan yang agak pengap.

Di lokasi tes juga sudah disiagakan genset untuk mengantisipasi masalah listrik. “Kita antisipasi juga hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada joki dengan menambah tenaga pemeriksa body (badan, red) perempuan, petugas dari Pol PP, polisi,” Imbuhnya.

Penambahan petugas perempuan, lanjut Adnyana, untuk mengantisipasi joki yang memakai cadar ataupun peserta tes perempuan yang menyimpan contekan di bagian tubuhnya, misal menempelkan di paha. Para peserta tes juga tidak boleh membawa alat-alat seperti handphone, cincin, pulpen, dan kertas.

Baca juga:  Sekda Tinjau Lokasi Tes CPNS

Jika memang membutuhkan kertas, panitia yang akan menyiapkan. Kertas itupun tidak boleh dibawa keluar setelah mengikuti tes.

“Sebelum tes dimulai, ruangannya disegel. Kalau ada pejabat yang ingin memberikan motivasi kepada peserta supaya semangat, boleh itu. Tapi kalau sudah mulai, siapapun tidak boleh kecuali petugas BKN,” terang Politisi PDIP asal Bangli ini.

Adnyana menambahkan, masalah parkir juga sudah disiapkan melibatkan pecalang tanpa ada kenaikan tarif parkir. Kemudian orangtua atau kerabat peserta telah disiapkan ruang tunggu.

Mereka juga bisa langsung melihat hasil tes peserta lewat layar lebar. Kalau ditemukan nilainya tidak sesuai, bisa langsung disampaikan ke panitia ataupun dewan. “Kalau ada protes, yang dianggap menyimpang, silakan ke DPRD. Kita akan tindaklanjuti,” tegasnya.

Adnyana berharap, proses seleksi yang ketat ini bisa merekrut pegawai-pegawai pilihan. Artinya, memiliki kapasitas dan kualitas yang memenuhi standar. (Rindra Devita/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.