Sekolah
Banyak kendala yang dihadapi sekolah agar bisa menerapkan kebijakan lima hari belajar dari pemerintah pusat. (BP/nan)
BANGLI, BALIPOST.com – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan lima hari belajar seharusnya perlu dilakukan kajian dengan matang. Artinya, pemerintah sejatinya lebih dulu harus melihat situasi dan kondisi dilapangan sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Mengingat, banyak kendala yang dihadapi sekolah untuk menerapkan program tersebut. Belajar lima hari ini juga dinilai dapat berdampak pada psikologis anak. Hal itu diaungkapkan Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bangli I Nyoman Suteja, Jumat (16/6).

Suteja mengatakan, jika nantinya rencana lima hari sokolah diterapkan oleh pemerintah, maka pihaknya mengakui banyak menemukan kendala di lapangan. Pasalnya, jika dilihat dari kesiapan sekolah untuk melaksanakan kebijakan ini hanya beberapa sekolah saja di Bangli yang diyakini dapat menjalankan kebijakan ini. Selebihnya, di nilai masih belum mampu menerapkan kebijakan ini lantaran masih tersandung berbagai persoalan.

“Untuk penerapan sekolah delapan jam ini akan sangat berdampak bagi kesiapan sekolah masing-mising. Selain itu juga berdampak pada guru dan phsikologis siswa dalam penerapkan program ini. Karena penerapan kebijakan ini tidak hanya berbicaca masalah belajar mengajar saja. Karena selain belajar, siswa juga membutuhkan bermain agar para siswa tidak bosan dan jenuh lantaran terlalu lama berada di sekolah,” ungkapnya.

Suteja mengatakan, selain itu di dalam pendidikan pihaknya tidak hanya memperhatikan dari sisi pengalokasian waktu saja, akan tetapi seluruh lingkungan sekolah juga harus mendukung untuk penerapan program ini. Kata dia, kalau di Bangli sendiri, dilihat dari sisi fasilitas terutama adalah lingkungan dari sekian banyak sekolah yang ada di Bangli khusus tinggat SMP hanya beberapa sekolah yang dinilai siap untuk menerapkan kebijakan ini yakni SMP 2 Bangli, SMP 3 Bangli, dan SMP 2 Tembuku yang lahan sekolahnya lumayan luas. Yang lebih tidak siapnya lagi, sekolah Satu Atap (Satap) yang ada di balik bukit, karena dari sarana dan prasarana sangat tidak memadai.

“Kesiapan itu baru dari sisi lingkungan saja. Karena untuk mendukung kebijakan ini dibutuhkan kesiapan secara keseluruhan. Selain itu, yang menjadi kendala lainnya adalah masalah penyedia kantin yang menyangkut makanan juga belum maksimal. Karena jika kantin tidak ada bagaimana bisa memenuhi kebutuhan siswa selama berada di sekolah. Jadi intinya masih banyak kendala yang dihadapi untuk menerapkan kebijakan itu,” tegas Suteja sembari menyatakan, pembagian alokasi waktu terhadap seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut juga harus disesuaikan.

Baca juga:  Dinilai Terburu-buru, Pergub PPDB Ditentang di Kota Denpasar

Dia menjelaskan, sejatinya pemerintah harus bertahap untuk menerapkan program tersebut. Termasuk perlu melakukan kajian yang mendalam sebelum menerapkan kebijakan ini. Artinya pemerintah lebih dulu harus melihat situasi dan kondisi dilapangan seperti apa sebelum menerapkan kebijakan tersebut apakah sekolah benar-benarsudah siap atau tidak. Jika memang banyak seolah ang belum siap, maka program itu jangan dulu dijalankan. “Jujur kami sendiri menolak kebijakan ini tidak. Meneyutujui program ini juga belum. Karena kondisinya seperti sekarang ini, jadi serba sulit. Toh jika program ini dijalankan, kami dari Disdikpora berencana merealisasikan program itu secara bertahap. Itu karena sarana dan prasana kurang memadai,” tutup Suteja

Sementara itu Kepsek SMP Satap Kintamani, Ketut Manca mengatakan, pihaknya juga mengaku  belum siap dan tidak mungkin mengikuti program dari pemerintah yang menghendaki siswa untuk belajar 8 jam sehari. Sebab Disamping gedung yang digunakan siswanya milik SDN 4  Songan, kebanyakan siswanya berasal dari balik bukit yakni Banjar Batumeyeh  yang berada diperbatasan dengan Singaraja ditempuh sekitar 10 km. selain itu, maalah bekal juga menajdi kendala, karena kebanyakan yang nenempuh pendidiakn disekolahnya merupakan anak-anak yang kurang mampu. Mengingat sebagian besar orangtuanya berprofesi sebagai petani.

“Masalah lainnya yang dihadapi sekolah kami siswa kebanyakan rumahnya jauh, untuk kesekolah saja hamping 2-3 jam berjalan kaki disamping itu para guru kebanyakan pulang pergi dari kota Bangli sehingga sering telat. Jadi dengan kondisi tu, rasanya sulit menerapkan kebijakan itu,”tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan Kepsek SDN 3 Terunyan I Nyoman Tega mengungkapkan, jika pemerintah  memberlakukan  seperti itu program kami belum siap. Apalagi sekolah yang  berada di balik bukit yakni Dusun Bunut Madia merupakan daerah kering berbatasan dengan Karangasem. “Kalau program itu diberlakukan nanti kami akan konsultasikan dulu dengan  orang tua siswa dan komite sekolah apakah bisa mengikuti kebijakan itu ata tidak,”singkatnya. (eka prananda/balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.