Anggota Komisi IV DPRD Karangasem Komang Sudanta. (BP/gik)
AMLAPURA, BALIPOST.com – Rapat kerja yang awalnya mengagendakan pembahasan nasib olahraga, mendadak bikin sejumlah legislator DPRD Karangasem geleng-geleng kepala. Hal itu disebabkan adanya upaya penyegelan rumah pintar di Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, belum lama ini.

Peristiwa itu langsung dipertanyakan Komisi IV DPRD Karangasem, saat rapat kerja dengan Plt. Kepala Disdikpora Karangasem, di ruang rapat setempat, Selasa (14/3).

Anggota Komisi IV DPRD Karangasem Komang Sudanta, mempertanyakan, kenapa hal konyol seperti itu biasa terjadi di Muntigunung. Padahal, yang punya kewenangan melakukan penyegelan adalah Tim Yustisi atau Sat Pol PP, bukan tokoh masyarakat sekelas perbekel.

“Jadi apa dia?, apa ini ada tokoh masyarakat mau menundukkan pemerintah. Ini kan lucu. Kalau memang ada indikasi tindak pidana kriminal, sebaiknya dipolisikan saja,” kata politisi PDI-P ini.

Legislator lainnya, I Gede Dana, juga skeptis terhadap persoalan ini. Kenapa rumah pintar itu sampai disegel.

Menurutnya, dewan perlu tahu itu lebih dalam. Sebab, menurutnya kalau memang rumah pintar ini tidak ada apa-apanya, maka tidak mungkin jadi rebutan. Ini harus disikapi serius agar tidak menjadi kebiasaan bagi desa-desa lain di Karangasem.

Meski saat menyegel mengaku sebagai tokoh masyarakat, tetapi menurutnya jabatan perbekel juga melekat. “Dimana wibawa pemerintah kalau diperlakukan seperti itu, katanya bangun Karangasem yang bermartabat, martabatnya dimana?,” kata Gede Dana.

Rupanya banyak anggota dewan di Karangasem yang menjadikan ini sebagai bahan sorotannya, ketimbang membahas nasib prestasi olahraga. Tidak hanya politisi dari PDI-P, politisi Golkar I Nyoman Rena juga menyayangkan kejadian ini.

Menurutnya, menyegel tanpa sebab tempat yang menjadi aset negara, bisa termasuk prilaku melanggar hukum. “Kemana pemerintah, asetnya disegel diam saja. Ini tak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, ini akan menjadi contoh buruk bagi desa-desa lain,” tegasnya.

Anggota Komisi IV lainnya, seperti I Nyoman Sumadi, meminta agar dewan segera mengagendakan untuk turun ke lokasi rumah pintar itu, guna melihat dari dekat seperti apa keberadaan bantuan pemerintah pusat itu saat ini. Apakah keberadaan masih efektif sesuai dengan tujuan pertama dibangun, atau malah sebaliknya. Melihat langsung ke lapangan, juga untuk memastikan, apa yang terjadi sebenarnya, sehingga ada tokoh masyarakat yang sampai berani melakukan penyegelan.

Baca juga:  Disdikpora Karangasem akan Ambil Alih Pengelolaan Rumpin Kubu

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem, I Wayan Sutrisna, mengaku sudah mengetahui persoalan tersebut. Pascapenyegelan itu, kata dia, pihak kepolisian sudah meminta perbekel setempat, untuk membukanya lagi hari itu juga.

Dia juga menegaskan, akan merespons permintaan dewan, untuk mengaudit penggunaan anggaran dan seluruh kegiatan di rumah pintar tersebut, yang selama ini juga dimanfaatkan untuk program kampung literasi.

Kabid Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora Karangasem, I Made Subawa, menambahkan, penyegelan itu terjadi berawal dari keinginan perbekel setempat, Agung Pasrisak Juliawan, untuk mengganti kepengurusan pengelolaan rumah pintar tersebut, yang selama ini dikelola oleh PKK Kabupaten.

Pada tahun 2016, rumah pintar ini mendapat bantuan pusat melalui program kampung leterasi. Dengan perbekel yang baru, Subawa menegaskan, perbekel ini menginginkan ada perubahan kepengurusan.

Tetapi, karena program kampung literasi itu sedang berjalan dan sedang dikelola pengurus yang lama, karena dia yang mendatangi MoU, PKK meminta agar program ini diselesaikan dulu oleh pengurus yang lama, sebelum pengurusnya diganti dengan yang baru. Komunikasi antara PKK dan perbekel terkait pertanggungjawaban program ini, nampaknya tidak nyambung. Sehingga laporan pertanggungjawaban itu pun belum diberikan kepada PKK.

Ini menyebabkan PKK juga belum bisa memberikan SK kepengurusan yang baru. Namun, pihak perbekel mengira urusannya sudah selesai. Sehingga, ketika ditunggu-tunggu SK itu tak kunjung diberikan, maka menurut Subawa mungkin karena itu, rumah pintar tersebut akhirnya disegel. “Mungkin ini hanya mis komunikasi saja,” jelasnya. (bagiarta/balipost)

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.