AMLAPURA, BALIPOST.com – Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, Wakil Ketua Kadek Wiesya Kusmiadewi, beserta anggota Komisi I melakukan sidak ke BPKAD Karangasem, pada Selasa (6/1).
Dalam sidak tersebut, dewan mempertanyakan keberadaan serta status aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Karangasem mengingat ada beberapa aset yang bermasalah sesuai hasil temuan BPK.
“Saat ini kami berkoordinasi terkait aset ini, untuk mengantisipasi gugatan yang kembali terjadi kedepannya,” ucap Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika.
Suastika mengatakan, bukan masalah aset saja, melainkan juga secara regulasi. Maka dari itu, masalah aset akan segera diselesaikan karena berimplikasi kepada PAD.
“Aset ini kita masih minta datanya, mulai dari aset bergerak maupun tidak bergerak,” jelas Suastika sembari menyatakan, nantinya pihaknya berrencana akan membentuk pansus aset.
Di bagian lain, Ketua Komisi I Nengah Kariawan mengatakan, pihaknya mempertanyakan aset Pasar Seni Manggis, aset-aset sekolah, puskesdes, dan jalan parkir bawah Pura Lempuyang.
“Bukan aset ini saja, tapi di semua kecamatan. Karena kami mendapatkan komplain dari semua kecamatan terkait aset,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah mengakui ada sejumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah yang bermasalah terkait status dan telah jadi temuan BPK.
“Masih ada aset yang belum tercatat sehingga apabila tidak diamankan atau tercatat secara regulasi fisik serta dikelola dengan baik sehingga menjadi masalah seperti saat ini,” katanya.
Pihaknya akan berusaha menata dan menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlanjut. Pemkab Karangasem pun ke depannya akan memakai sistem pencatatan melalui E-BMD agar lebih tertata.
“Sejatinya cukup banyak aset yang mestinya menghasilkan yang berpotensi untuk meningkatkan PAD,” katanya sembari menyatakan, aset tercatat di masing-masing OPD sebagai pengguna aset, sehingga ini yang akan koordinasikan lebih lanjut. (Eka Parananda/balipost)
