FSPM Bali bersama Aliansi Bali Tidak Diam saat gelar seruan aksi dan audiensi terbuka dengan Gubernur Bali, di Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster tersebut dinilai menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi pengupahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di Pulau Dewata.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, Sabtu (21/11) menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut. Menurutnya, penetapan kenaikan upah minimum ini menjadi momentum penting setelah hampir satu dekade pekerja menghadapi persoalan rendahnya tingkat upah.

Ia menilai kebijakan yang ditetapkan Gubernur Koster merupakan langkah positif dalam mendorong perbaikan sistem pengupahan di Bali. Meski demikian, besaran UMP 2027 masih perlu dilihat dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup layak pekerja.

Baca juga:  Gelar Rakor, Komisi II DPRD Bali Minta Kenaikan UMP Bali 2027 Terukur

Pasalnya, berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan FSPM Regional Bali, kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp5,6 juta per bulan. Dengan demikian, UMP 2027 sebesar Rp4,55 juta masih berada di bawah estimasi kebutuhan tersebut.

Kendati belum sepenuhnya memenuhi estimasi KHL, FSPM memandang penetapan upah minimum kali ini sebagai langkah awal yang dapat diterima untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja secara bertahap.

Selain mengapresiasi kebijakan pemerintah, FSPM Regional Bali juga berharap kalangan pengusaha dapat menerima dan melaksanakan ketentuan pengupahan tersebut dengan baik. Sebab, pekerja memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan mendukung proses produksi.

Baca juga:  Indonesia Satu Grup dengan Korsel

Menurut Rai Budi Darsana, peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan dunia usaha. Hubungan antara pekerja dan pengusaha harus dibangun secara harmonis sehingga peningkatan upah tidak terlepas dari upaya menjaga produktivitas serta kelangsungan usaha.

Sementara itu, penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.

Baca juga:  Serikat Pekerja Desak UMP Bali 2027 Berbasis Kebutuhan Hidup Layak

Dalam keputusan tersebut, UMP Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan. Sedangkan UMSP untuk sektor hotel bintang ditetapkan sebesar Rp4.644.907 per bulan. Kedua ketentuan pengupahan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Respons FSPM Regional Bali ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan besaran nominal kenaikan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keseimbangan hubungan industrial.

Ke depan, kebijakan pengupahan tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi perbaikan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha di Bali. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN