
DENPASAR, BALIPOST.com – Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali meminta Gubernur Bali Wayan Koster menjadikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebagai rujukan utama dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027. Rekomendasi itu disebut berada di angka Rp4.559.886.
FSPM menyatakan akan menyikapi apabila angka yang ditetapkan Gubernur Bali nantinya berbeda dari rekomendasi Dewan Pengupahan.
Sekretaris FSPM Regional Bali, I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan pekerja akan menyampaikan kekecewaan apabila rekomendasi tersebut tidak menjadi dasar keputusan.
“Kalau sampai beliau tidak mengakomodir rekomendasi Dewan Pengupahan, maka kami tentunya mewakili masyarakat Bali pasti akan sangat kecewa,” tegasnya.
Ia mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah. Karena itu, pekerja meminta agar rekomendasi tersebut tidak diabaikan dalam keputusan final UMP Bali 2027.
“Kami sangat berharap apa yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bali itulah yang menjadi rujukan Gubernur dalam menetapkan upah minimum provinsi,” ujar Dewa Rai saat ditemui usai audiensi dengan Gubernur Bali, Jumat (20/11).
Menurut dia, rekomendasi tersebut memiliki dasar kajian dari berbagai unsur sehingga semestinya menjadi pijakan dalam keputusan Gubernur.
“Ini sudah melalui sebuah kajian, baik dari usul akademisi, pemerintah, pekerja dan juga dari usaha,” katanya.
Dewa Rai menegaskan FSPM bersama Aliansi Bali Tidak Diam akan terus mengawal proses penetapan UMP hingga keputusan Gubernur diterbitkan. Batas penetapan UMP 2027 sendiri jatuh pada 21 November 2026.
Pemerintah pusat juga telah menegaskan gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat pada tanggal tersebut.
Menurut Dewa Rai, keputusan UMP 2027 akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah karena menyangkut tingkat kesejahteraan pekerja di Bali.
“Jangan sampai beliau kehilangan legasinya yang selama ini sudah sangat baik. Beliau kan selalu mengatakan kita jaga adat dan budaya Bali. Ini salah satu perjuangan kami,” ujarnya.
Dewa Rai mengatakan perjuangan kenaikan upah tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang lahir di Bali. Pekerja yang tinggal dan mencari penghidupan di Bali, termasuk pekerja dari berbagai daerah, juga menjadi bagian dari perjuangan tersebut.
Sebelumnya, FSPM dan Aliansi Bali Tidak Diam mengusulkan UMP Bali 2027 mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5.604.481. Jika kenaikan dilakukan secara bertahap, mereka mengusulkan kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5,2 juta.
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut Dewan Pengupahan menghasilkan beberapa opsi, mulai sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta hingga opsi tertinggi sesuai KHL sekitar Rp5,6 juta. Dari pembahasan tersebut, rekomendasi Dewan Pengupahan yang disampaikan kepada Gubernur berada di kisaran Rp4,5 juta.
Koster mengatakan keputusan akhir harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha dan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan penetapan UMP 2027 masih dalam proses kajian. (Suardika/balipost)










