
DENPASAR, BALIPOST.com – Sebanyak 10 perwakilan pekerja diterima Gubernur Bali Wayan Koster dalam audiensi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027, Jumat (20/11). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pekerja kembali menegaskan agar UMP Bali ditetapkan mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5.604.481 per bulan.
Jika penetapan sebesar KHL dinilai belum dapat dilakukan sekaligus, pekerja mengusulkan kenaikan secara bertahap dengan kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5,2 juta.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari aksi damai Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali bersama Aliansi Bali Tidak Diam (Bali Sing Nengil) yang digelar di depan Kantor Gubernur Bali pada 20 November 2026, sehari menjelang jadwal penetapan UMP Bali 2027 pada 21 November 2026.
Korlap aksi, Excel Bagaskhara mengatakan, tuntutan utama pekerja tetap mengacu pada KHL Bali 2026 sebesar Rp5.604.481. Namun, jika kenaikan hingga 100 persen KHL belum dapat direalisasikan, pihaknya meminta pemerintah menetapkan UMP setidaknya dalam rentang Rp4,7 juta hingga Rp5,2 juta.
“Harapan kami ada kesepakatan yang adil. Kalau idealnya Rp5,6 juta sesuai KHL. Tetapi kalau bertahap, minimal Rp4,7 juta sampai Rp5,2 juta,” ujar Excel di kawasan Parkir Timur Lapangan Renon.
Ia mengatakan usulan Rp4,7 juta bukan angka tanpa dasar. Dalam kajian Aliansi Bali Tidak Diam, angka tersebut setara sekitar 83,86 persen dari KHL Bali.
Sementara UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 baru memenuhi 57,23 persen dari KHL. Dengan demikian, terdapat kesenjangan Rp2.397.022 antara UMP 2026 dan kebutuhan hidup layak pekerja di Bali.
Excel menegaskan, pekerja ingin memastikan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan buruh benar-benar tercermin dalam keputusan UMP 2027. Ia juga menyebut pembahasan penetapan upah telah berjalan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Dalam audiensi dengan Gubernur Koster, sejumlah perwakilan pekerja juga menyampaikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat pekerja. Mereka menilai tingkat upah yang selama ini diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek, sementara pekerja juga harus menghadapi kewajiban pembayaran utang setiap bulan.
Di luar kebutuhan ekonomi rumah tangga, pekerja Bali juga memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan adat dan budaya yang tetap harus dipenuhi.
Selain Excel, hadir I Dewa Made Rai Budi Darsana, yang akrab disapa Dewa Rai, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali. FSPM Bali menggelar aksi damai dan audiensi tersebut untuk mengawal keputusan UMP Bali 2027.
Aliansi Bali Tidak Diam dalam kajiannya menetapkan Rp5.604.481 sebagai target ideal UMP 2027. Jika dilakukan bertahap, rentang yang diusulkan berada pada Rp4.700.000 hingga Rp5.604.481.
Dalam simulasi, UMP Rp4,7 juta akan memenuhi 83,86 persen KHL dengan kenaikan 46,53 persen dari UMP 2026. Sementara UMP Rp5 juta memenuhi 89,21 persen KHL, Rp5,2 juta mencapai 92,78 persen, dan Rp5.604.481 atau setara KHL mencapai 100 persen.
Aksi FSPM Bali dan Aliansi Bali Tidak Diam dimulai dari kawasan Parkir Timur Lapangan Renon dan dilanjutkan menuju Kantor Gubernur Bali. Aksi dilakukan menjelang batas waktu penetapan UMP Bali 2027 yang dijadwalkan pada 21 November 2026. (Suardika/balipost)










