Suasana FGD pertama Kajian KHL dan Daya Mampu Perusahaan di Bali, di Ruang Sidang Shri Kesari Mandapa Unwar, Rabu (18/11). (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Bali masih cukup lebar. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 baru mampu memenuhi sekitar 57,23 persen dari standar KHL yang pada 2026 tercatat sebesar Rp5.604.481. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2.397.022 per bulan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak pekerja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar dilaksanakannya kajian KHL dan daya mampu perusahaan di Bali sebagai landasan penyusunan kebijakan pengupahan 2027. Kajian ini tidak hanya mengukur kebutuhan riil pekerja, tetapi juga memetakan kemampuan finansial perusahaan agar kebijakan kenaikan upah nantinya tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. I Made Sara, SE., MP., mengatakan kebijakan pengupahan harus mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dengan kemampuan finansial dunia usaha. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menciptakan pasar kerja yang berkelanjutan.

Menurutnya, meskipun perkembangan ekonomi dan kualitas kesempatan kerja di Bali menunjukkan tren positif, kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak masih menjadi persoalan struktural. Persoalan ini semakin kompleks karena masyarakat Bali memiliki karakteristik pengeluaran sosial dan budaya, khususnya untuk kepentingan adat dan keagamaan.

Baca juga:  Segini Besaran UMP Bali Disetujui, Empat Kabupaten Belum Setor UMK

“Karena itulah diperlukan kajian berbasis bukti yang komprehensif untuk memetakan pendapatan riil pekerja serta kemampuan membayar perusahaan secara objektif. Tujuannya merumuskan rekomendasi upah yang adil dan dapat diterapkan,” ujarnya, Kamis (19/11).

Prof. Sara memaparkan, berdasarkan acuan Kementerian Ketenagakerjaan, KHL Provinsi Bali 2025 tercatat sebesar Rp5.253.107. Sementara itu, UMP Bali 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459, meningkat 7,04 persen dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp2.896.861.

Namun, berdasarkan data BPS, KHL Bali 2026 sebesar Rp5.604.481. Sehingga, jika dibandingkan dengan KHL, pemenuhan upah minimum tersebut baru mencapai 57,23 persen. Artinya, pekerja yang menerima upah minimum masih menghadapi defisit sekitar Rp2,3 juta lebih setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup layak.

Perbandingan juga dilakukan terhadap Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang menjadi pusat pariwisata dan aktivitas perekonomian Bali. Dengan menggunakan angka KHL acuan Rp5,25 juta, UMK Badung 2026 sebesar Rp3,79 juta baru memenuhi sekitar 72 persen kebutuhan hidup layak. Sementara UMK Denpasar sebesar Rp3,50 juta memenuhi sekitar 66,6 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun UMK Badung dan Denpasar lebih tinggi dibandingkan UMP Bali, keduanya masih belum mencapai standar kebutuhan hidup layak.

Baca juga:  UMK Tabanan 2026 Naik 5,97 Persen, Penetapan Sempat Molor Tunggu Formula Pusat

Prof. Sara menilai persoalan pengupahan di Bali tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat indikator ekonomi makro. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan daya beli riil pekerja, terutama di tengah tingginya biaya hidup kawasan pariwisata.

Ia juga menyoroti belum tersedianya pengukuran KHL secara spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota. Selama ini, angka KHL yang menjadi acuan masih tersedia secara agregat di tingkat provinsi. Selain itu, komponen pengeluaran masyarakat lokal untuk kegiatan adat, budaya, dan keagamaan belum dihitung secara eksplisit dalam standar KHL nasional yang digunakan.

Padahal, berdasarkan data Susenas 2018, pengeluaran untuk pesta, upacara adat, dan keagamaan mencapai sekitar 6,84 persen dari total pengeluaran masyarakat. Menurut Prof. Sara, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur biaya hidup pekerja di Bali memiliki karakteristik sosial budaya yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Melalui kajian yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Bali tersebut, tim pengkaji akan mengukur kebutuhan hidup layak riil pekerja di sembilan kabupaten/kota dengan memperhitungkan komponen pengeluaran khas masyarakat Bali. Pengukuran juga dilakukan terhadap kemampuan finansial perusahaan berdasarkan skala usaha mikro, menengah, dan besar, sektor industri, serta wilayah geografis.

Baca juga:  KHL Bali 2026 Capai Rp5,6 Juta, Kesenjangan dengan UMP Capai Rp2,39 Juta

Hasil kajian nantinya akan memadukan dua aspek utama, yakni kebutuhan riil pekerja dan daya mampu perusahaan. Kedua hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pengupahan yang strategis, termasuk skenario penerapan, peta jalan implementasi di daerah, serta indikator pemantauan dan evaluasi.

“Rekomendasi kebijakan pengupahan akhir tidak akan dibuat secara pukul rata, tetapi disesuaikan secara objektif antara kebutuhan riil hidup pekerja, termasuk beban kultural yang ada, dengan kapasitas finansial riil dunia usaha,” tegasnya.

Dalam paparannya, Prof. Sara juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 tercatat sebesar 1,42 persen. Meski indikator makroekonomi tersebut menunjukkan kondisi positif, persoalan kecukupan upah tetap perlu mendapat perhatian.

Dari sisi regulasi, penetapan upah minimum 2027 saat ini masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Karena itu, menurutnya, diperlukan kajian ilmiah dan rumusan kebijakan daerah yang kuat serta adaptif untuk menjembatani kebutuhan perlindungan pekerja dengan keberlangsungan iklim usaha. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN