Kepala BRIDA Bali, Ketut Wica saat membuka FGD Pertama Kajian KHL dan Daya Mampu Perusahaan di Bali, di Ruang Sidang Shri Kesari Mandapa Unwar, Rabu (18/11). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja di Bali masih menjadi persoalan serius dalam kebijakan pengupahan. Terdapat selisih sekitar Rp2,39 juta antara UMP dan KHL

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai KHL Bali tahun 2026 mencapai Rp5.604.481, meningkat 6,69 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat Rp5.253.107. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2026 hanya sebesar Rp3.207.459.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali dalam menyusun kajian KHL dan daya mampu perusahaan sebagai salah satu bahan pertimbangan kebijakan pengupahan tahun mendatang.

Kepala Brida Bali, Ketut Wica, mengatakan kebijakan pengupahan merupakan isu ketenagakerjaan yang selalu mendapat perhatian besar masyarakat setiap tahun. Terlebih, terdapat kesenjangan antara besaran upah minimum dengan realitas biaya hidup masyarakat di Bali.

“Kalau kita melihat ini, hidup masyarakat kita itu minus kalau dilihat dari segi upah minimumnya. Memang ini upah minimum, tetapi terdapat selisih kesenjangan yang cukup signifikan,” ujarnya dalam FGD Pertama Kajian KHL dan Daya Mampu Perusahaan di Bali, di Ruang Sidang Shri Kesari Mandapa Universitas Warmadewa (Unwar), Rabu (18/11).

Baca juga:  Puluhan Orang Ditangkap Kasus Narkoba, Termasuk WN Jepang

Menurutnya, meskipun UMP dan upah minimum sektoral provinsi terus mengalami peningkatan setiap tahun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan hidup layak. Dinamika regulasi pengupahan nasional, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 51 Tahun 2023, putusan Mahkamah Konstitusi, hingga PP Nomor 49 Tahun 2025, juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam kajian tersebut.

Wica menilai, formula penyesuaian upah minimum tidak serta-merta menjamin terpenuhinya standar kehidupan layak, khususnya di Bali. Persoalan semakin kompleks karena struktur perekonomian Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata yang memiliki fluktuasi musiman.

Di sisi lain, perekonomian Bali juga didominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kemampuan pembiayaan pengupahan yang berbeda-beda.

Baca juga:  Bupati Suwirta Usulkan Nusa Penida Masuk Zona Hijau Pariwisata

Selain kebutuhan dasar, menurut Wica, terdapat karakteristik pengeluaran masyarakat Bali yang perlu diperhitungkan. Salah satunya adalah kewajiban sosial, adat, dan keagamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Pengeluaran tersebut meliputi pelaksanaan upacara dalam konsep Tri Yadnya, yakni Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, dan Pitra Yadnya, termasuk iuran banjar, berbagai bentuk kewajiban adat, serta dana punia.

“Komponen-komponen spesifik ini sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam standar kebutuhan hidup layak nasional yang bersifat umum. Kita memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah lain karena harus menjaga adat dan budaya,” jelasnya.

Karena itu, BRIDA Bali bersama tim peneliti Universitas Warmadewa melakukan kajian untuk memotret kebutuhan riil pekerja di sembilan kabupaten/kota di Bali. Kajian tersebut tidak hanya mengukur kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga secara khusus mengidentifikasi beban pengeluaran untuk kegiatan adat dan keagamaan.

Baca juga:  Dua Hari Berturut-turut, Kasus COVID-19 Baru Nasional Pecahkan Rekor

Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar upah pekerja, baik pada kelompok usaha kecil, menengah, maupun besar.

Wica menegaskan, kedua aspek tersebut harus dikaji secara berimbang. Aspirasi pekerja untuk mendapatkan upah yang layak perlu diperhatikan, tetapi kemampuan perusahaan sebagai pemberi kerja juga tidak boleh diabaikan.

“Jangan sampai nanti kita menghasilkan keputusan yang justru menimbulkan permasalahan baru. Kita memang ingin menaikkan upah minimum, tetapi harus betul-betul bersinergi dengan kemampuan pemberi upah,” tegasnya.

Melalui kajian tersebut, BRIDA Bali berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan pengupahan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat dan karakteristik perekonomian Bali. Hasil kajian juga diharapkan menjadi dasar implementasi kebijakan, sekaligus pedoman pemantauan dan evaluasi secara komprehensif.

Dengan demikian, penetapan kebijakan upah minimum ke depan tidak hanya mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga keberlanjutan dunia usaha agar tidak menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN