Mantan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha saat menerima penelitian mahasiswa soal TRAP, Selasa (17/11). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Masifnya penguasaan lahan oleh investor di sejumlah wilayah Bali mulai mengancam ruang hidup masyarakat lokal. Perkembangan pembangunan vila dan akomodasi pariwisata yang merambah hingga kawasan permukiman desa dikhawatirkan memicu lonjakan harga tanah sekaligus mempercepat alih fungsi lahan.

Anggota Komisi I DPRD Bali yang juga mantan Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP), I Made Supartha, menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah bersama desa adat. Ia menyoroti sejumlah kawasan di Kabupaten Badung, seperti Munggu dan Pererenan, yang mulai mengalami tekanan investasi hingga masuk ke lingkungan permukiman masyarakat.

Menurut Made Supartha, pengendalian penguasaan lahan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Desa adat juga perlu mengambil peran melalui penyusunan perarem sesuai kewenangannya untuk menjaga kawasan permukiman, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

Ia mencontohkan sejumlah desa di wilayah Kediri, Kabupaten Tabanan, yang telah menerapkan aturan adat untuk membatasi penjualan tanah kepada pihak luar. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya mempertahankan kawasan hijau agar tidak seluruhnya beralih menjadi kawasan pembangunan.

Namun, menurutnya, perlindungan terhadap lahan masyarakat juga harus dibarengi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Masyarakat yang mempertahankan tanahnya sebagai lahan pertanian perlu memperoleh insentif maupun dukungan ekonomi sehingga tidak terdorong menjual tanah karena kebutuhan hidup.

Baca juga:  Badai Landa Tabanan, Atap Perpustakaan SMPN 3 Kediri Rusak Tertimpa Pohon

“Peran desa sangat penting. Jangan sampai orang membeli tanah kemudian masuk sampai ke dalam desa. Kalau dibiarkan, kawasan permukiman bisa habis. Harga tanah juga semakin mahal dan masyarakat lokal semakin sulit memiliki tempat tinggal,” ujarnya saat menerima penelitian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) dan Undiknas terkait tata ruang, aset, dan perizinan di Bali, di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Bali, Selasa (17/11).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini menegaskan, regulasi perlindungan lahan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti pengawasan yang konsisten. Ia masih menemukan indikasi pembangunan di atas lahan persawahan, termasuk kawasan Jatiluwih, yang perlu ditelusuri dari aspek kesesuaian tata ruang dan kelengkapan perizinan.

“Perdanya sudah bagus, tetapi kalau pengawasannya kurang oleh Satpol PP dan dinas terkait, sama saja bohong. Di lapangan masih banyak orang membangun di tanah yang masih basah atau tanah sawah. Ini harus dicek, apakah izinnya ada atau tidak,” tegasnya.

Supartha juga menyoroti pentingnya evaluasi perizinan di tengah penerapan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, meskipun sejumlah proses perizinan telah terintegrasi secara nasional, pemerintah daerah tetap memiliki ruang kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:  Kasus WNA Miliki KTP, Dua Terdakwa Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan keberanian, integritas, dan konsistensi aparat dalam menjalankan kewenangan. Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif atau sebatas memberikan rekomendasi, tetapi harus memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan.

Selain persoalan penguasaan tanah, Supartha mengingatkan pentingnya perlindungan kawasan pesisir. Ia menyinggung masih adanya persoalan pemanfaatan tanah negara dan ruang pesisir yang berpotensi mengganggu akses masyarakat, khususnya nelayan.

Menurutnya, kawasan pesisir harus tetap memberikan ruang bagi aktivitas masyarakat lokal. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan investor justru menutup akses nelayan terhadap pantai maupun tempat menambatkan perahu.

Ia juga mengingatkan kembali persoalan sertifikat tanah di kawasan pesisir yang pernah menjadi perhatian Pansus TRAP. Dalam pembahasan sebelumnya, pihaknya menemukan persoalan penerbitan ratusan sertifikat yang dinilai perlu ditelusuri kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Ia menegaskan, penataan kawasan pesisir harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Supartha menjelaskan, pembentukan Pansus TRAP DPRD Bali sebelumnya tidak terlepas dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait pembangunan yang dinilai bermasalah, terutama di kawasan pesisir. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung.

Di kawasan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah bangunan berupa homestay, restoran, dan vila yang berdiri di atas lahan yang diduga merupakan tanah negara. Selain persoalan pemanfaatan tanah, ditemukan pula indikasi pelanggaran terkait kewajiban pajak dan pembangunan di kawasan rawan bencana.

Baca juga:  Gubernur Koster Serahkan Dokumen RUU Provinsi Bali ke Kemendagri

“Setelah pandemi, kegiatan pariwisata dan ekonomi mulai bergerak kembali. Pembangunan semakin banyak di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir, persawahan, hingga daerah rawan bencana. Pada waktu itu Pansus mulai dibentuk karena ada laporan masyarakat terkait kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Pecatu, khususnya Pantai Bingin,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan merupakan pekerjaan bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada DPRD atau Pansus. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa adat, aparat penegak aturan, serta masyarakat harus membangun koordinasi agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal.

Supartha pun mengapresiasi penelitian mahasiswa Unud dan Undiknas yang mengangkat persoalan tata ruang, aset, dan perizinan di Bali. Menurutnya, kajian akademis menjadi salah satu cara penting untuk memperluas pemahaman generasi muda sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan.

Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai karya akademis, tetapi dapat dikembangkan menjadi rekomendasi konkret untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan ruang hidup masyarakat Bali di tengah derasnya investasi. (Ketut Winata/balipost)

 

BAGIKAN