
DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Bali hingga pertengahan November 2026 masih menyisakan pekerjaan untuk mencapai target tahunan. Dari target Rp1,183 triliun, penerimaan yang berhasil dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali baru mencapai Rp974,71 miliar atau 82,35 persen.
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp208,92 miliar untuk memenuhi target tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor.
Masyarakat diberikan kesempatan memanfaatkan insentif mulai 12 November hingga 23 Desember 2026. Selain mendorong kepatuhan pembayaran, kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus memperbarui data wajib pajak aktif.
Menariknya, capaian penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) justru lebih tinggi dibandingkan PKB. Hingga 13 November 2026, realisasi BBNKB mencapai Rp657,28 miliar atau 85,37 persen dari target Rp769,91 miliar. Sehingga, kekurangan penerimaan BBNKB untuk mencapai target masih sekitar Rp112,62 miliar.
Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa, mengungkapkan perpanjangan program keringanan PKB kali ini juga diarahkan untuk memperbarui data wajib pajak aktif. Pembaruan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat dalam menyusun target pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Terutama untuk memperbarui data wajib pajak aktif sehingga bisa meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan yang lebih baik ke depan,” ujar Tagel Wirasa, Selasa (17/11).
Menurutnya, data yang mutakhir akan membantu Bapenda memetakan potensi penerimaan secara lebih tepat. Dengan mengetahui kondisi wajib pajak dan objek pajak yang masih aktif, perencanaan target pendapatan dapat disusun secara lebih terukur dan realistis.
Berdasarkan laporan rekapitulasi pendapatan PKB dan BBNKB per kabupaten/kota, Denpasar masih menjadi kontributor terbesar penerimaan kedua jenis pajak tersebut secara nominal.
Pada sektor PKB, UPT Denpasar membukukan penerimaan Rp349,92 miliar atau 82,01 persen dari target Rp426,69 miliar. Posisi berikutnya ditempati UPT Badung dengan penerimaan Rp230,11 miliar atau 82,21 persen dari target Rp279,90 miliar.
Sementara itu, jika dilihat dari persentase pencapaian target, UPT Bangli menjadi yang tertinggi untuk PKB, yakni 86,18 persen. Penerimaannya mencapai Rp26,27 miliar dari target Rp30,48 miliar.
UPT Buleleng mencatat realisasi 83,45 persen atau Rp79,47 miliar, disusul Jembrana sebesar 83,06 persen atau Rp36,36 miliar. Adapun Klungkung menjadi daerah dengan persentase pencapaian PKB terendah, yakni 80,66 persen, dengan penerimaan Rp26,68 miliar.
Pada sektor BBNKB, UPT Denpasar juga memimpin dari sisi nominal dengan penerimaan Rp224,85 miliar atau 86,83 persen dari target Rp258,96 miliar. UPT Badung berada di posisi berikutnya dengan Rp147,14 miliar atau 83,63 persen.
Namun, capaian persentase tertinggi BBNKB justru diraih UPT Jembrana sebesar 90,18 persen. Penerimaannya mencapai Rp28,36 miliar dari target Rp31,45 miliar. UPT Buleleng juga mencatat capaian cukup tinggi sebesar 86,99 persen dengan penerimaan Rp65,77 miliar, disusul Karangasem sebesar 86,93 persen atau Rp39,07 miliar.
Secara keseluruhan, jumlah kendaraan yang tercatat dalam penerimaan PKB mencapai 2.116.954 unit. Khusus pada 13 November 2026, penerimaan PKB tercatat sebanyak 8.585 unit dengan nilai Rp4,24 miliar.
Sedangkan pada BBNKB, jumlah kendaraan yang tercatat mencapai 203.677 unit. Penerimaan pada tanggal yang sama mencapai 991 unit dengan nilai Rp3,87 miliar.
Adapun program keringanan yang diperpanjang hingga 23 Desember 2026 mengacu pada Pergub Bali Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Pergub Bali Nomor 23 Tahun 2026 mengenai pembebasan pokok PKB, sanksi PKB, dan sanksi opsen PKB.
Terdapat dua bentuk keringanan yang diberikan. Pertama, pembebasan pokok PKB untuk tahun ketiga dan seterusnya sehingga wajib pajak cukup membayar PKB untuk dua tahun. Kedua, pembebasan denda PKB, opsen PKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.
Dengan sisa waktu hingga akhir Desember, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian Bapenda Bali. Di tengah upaya mengejar target pendapatan, program insentif juga diharapkan menjadi sarana memperbaiki kualitas basis data perpajakan sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan lebih akurat. (Ketut Winata/balipost)









