Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya (kanan) menyerahkan rekomendasi laporan akhir Pansus TRAP kepada Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, Senin (26/10). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi I DPRD Bali mendorong eksekutif segera menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) yang telah diserahkan pada 26 Oktober 2026. Legislatif menilai pemerintah daerah memiliki kewenangan, perangkat, serta instrumen penegakan hukum untuk memastikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.

Sekretaris Komisi I DPRD Bali yang juga mantan anggota Pansus TRAP, I Nyoman Oka Antara, mengatakan tugas Pansus TRAP dalam memetakan persoalan dan merumuskan rekomendasi telah dituntaskan. Seluruh temuan, termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan sidak dan rapat dengar pendapat (RDP), telah dituangkan dalam laporan resmi dan diserahkan kepada pihak eksekutif.

“Terkait tindak lanjut dan eksekusi di lapangan, pihak legislatif menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif yang memiliki kewenangan serta instrumen tim terpadu,” ujarnya, Selasa (17/11).

Menurut Oka Antara, pemerintah daerah memiliki perangkat pengawasan dan penegakan hukum yang dapat dilibatkan untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut. Penanganannya juga membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Mulai dari unsur pengawasan daerah, kepolisian, hingga aparat penegak hukum lainnya. “Kami tidak pada posisi untuk mengintervensi teknis eksekusi. Yang terpenting, apa yang menjadi temuan dan aspirasi masyarakat sudah kami tuangkan dalam laporan resmi yang telah diserahkan kepada pihak eksekutif,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mendorong pemerintah daerah mempercepat optimalisasi tim terpadu atau Satgas pengawasan. Langkah ini dinilai penting agar penanganan berbagai pelanggaran tata ruang, penyalahgunaan aset daerah, dan persoalan perizinan tidak berhenti pada sebatas rekomendasi.

Baca juga:  KSP Tanggapi Isu Pemakzulan Jokowi

Sejumlah penertiban yang sebelumnya telah dilakukan menyusul temuan di lapangan antara lain penertiban bangunan tanpa izin di kawasan Pantai Bingin, penataan kawasan Pantai Kelingking, penertiban bangunan yang melampaui batas ketinggian di Jimbaran, hingga penghentian operasional sejumlah akomodasi wisata yang melanggar ketentuan tata ruang.

Di sisi lain, terkait keterbukaan informasi publik mengenai dokumen rekomendasi Pansus TRAP maupun hasil penindakan, DPRD Bali menyebut masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki mekanisme sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat informasi yang dapat diakses masyarakat dan informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Pansus TRAP DPRD Bali telah menyerahkan laporan akhir masa kerja periode kedua kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10) lalu.

Laporan tersebut diserahkan Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, kepada Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, dalam rapat intern di Ruang Gabungan DPRD Bali pada pagi harinya.

Selama masa kerja 6 April hingga 6 Oktober 2026, Pansus TRAP melaksanakan 17 kali RDP dan 14 kali sidak atau kunjungan lapangan. Dari rangkaian pengawasan tersebut, pansus menghasilkan dua rekomendasi terkait PT BTID dan Pejarakan serta lima rekomendasi faktual berdasarkan hasil sidak bersama OPD terkait.

Sejumlah objek yang menjadi perhatian pengawasan meliputi PT BTID, PT Shorea Barito Wisata, Amazona Jungle Resort, Villa Vedas Bali, dan CV Puspa.

Baca juga:  Puluhan Mobil Dewan Diplot Jadi Kendaraan Layanan Publik

Hasil pengawasan menemukan sejumlah persoalan, mulai dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan perizinan, pengawasan aset daerah yang belum optimal, hingga objek yang belum terinventarisasi atau terpantau secara memadai.

Dalam laporan akhirnya, Pansus TRAP menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada Pemprov Bali, yaitu:

Pertama, OPD terkait diminta bertanggung jawab menindaklanjuti seluruh temuan serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi berwenang lainnya. Pemerintah provinsi juga didorong menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada DPRD, mencakup status penanganan, langkah yang telah dilakukan, kendala, dan rencana penyelesaian.

Kedua, Pansus TRAP mendorong pemerintah provinsi mempertimbangkan pembentukan kembali Satgas Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan Provinsi Bali. Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas instansi dan unsur masyarakat dalam memperkuat pengendalian tata ruang, pengelolaan aset daerah, serta penyelenggaraan perizinan dengan pendekatan one island, one management.

Ketiga, pemerintah diminta melakukan penataan, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah melalui inventarisasi serta validasi menyeluruh terhadap status hukum, penguasaan, dan pemanfaatannya. Terhadap aset yang dikuasai atau dimanfaatkan masyarakat, verifikasi harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan status hukum dan riwayat penguasaan. Apabila terbukti menjadi hak masyarakat, pengembalian aset harus menjadi bagian dari penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Keempat, pemerintah provinsi didorong memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai instrumen pengawasan publik dan transparansi. Penanganan dugaan pelanggaran juga diminta dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih, baik terhadap pelaku usaha, investor, maupun pemodal. Popularitas suatu kasus di ruang publik tidak boleh menjadi dasar penentuan tindakan. Penindakan harus berlandaskan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga:  Puluhan Warga Banjar Peken Serangan Keracunan Makanan

Kelima, Pansus TRAP mendorong kajian pembentukan produk hukum daerah yang mengatur instrumen disinsentif ekonomi untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus mengkaji potensinya sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Instrumen tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik pelanggaran, keuntungan ekonomi yang diperoleh, dampak terhadap lingkungan dan kepentingan publik, serta biaya pemulihan. Kajian juga harus diselaraskan dengan evaluasi penerapan uang paksa pemerintah atau dwangsom dan ketentuan perundang-undangan.

Pansus menegaskan, disinsentif ekonomi tidak boleh dimaknai sebagai toleransi, dispensasi, maupun pemutihan pelanggaran. Penerapannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan proporsional serta tidak menggantikan kewajiban pembongkaran, pemulihan fungsi ruang, ataupun bentuk penegakan hukum lainnya.

DPRD Bali juga mendorong seluruh komisi menjadikan temuan dan rekomendasi Pansus TRAP sebagai agenda prioritas pengawasan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, berakhirnya masa kerja pansus tidak berarti berakhir pula pengawasan terhadap persoalan tata ruang, aset, dan perizinan di Bali.

Keberlanjutan pengawasan tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Bali mengawal implementasi Perda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang berlandaskan nilai-nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN