
DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka tersebut meningkat signifikan sebesar Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP Bali Tahun 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027, yang ditetapkan pada Jumat (20/11), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.
Selain menetapkan UMP, Gubernur Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Besaran upah sektoral tersebut lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP Bali 2027.
Kebijakan pengupahan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Dalam rilis resminya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta aspirasi organisasi pekerja.
Salah satu pertimbangan utama adalah Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang rekomendasi penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027.
Selain itu, Koster memperhatikan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali dalam pertemuan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, organisasi pekerja meminta agar penetapan UMP Bali menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata-mata menggunakan formula pengupahan.
Berdasarkan perhitungan yang ditetapkan pada 2026, besaran KHL untuk tahun 2027 mencapai Rp5.604.481 per bulan.
FSPM juga secara khusus menyampaikan aspirasi agar Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yakni sebesar Rp4.559.287 per bulan.
Setelah mempertimbangkan berbagai masukan tersebut, Koster akhirnya memutuskan menetapkan UMP Bali 2027 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.
Gubernur Koster menyatakan, peningkatan UMP Bali Tahun 2027 merupakan langkah progresif dalam memperbaiki kesejahteraan pekerja di Pulau Dewata.
Dengan besaran Rp4.559.287 per bulan, UMP Bali 2027 telah mencapai 81,35 persen dari nilai KHL sebesar Rp5.604.481.
Persentase tersebut meningkat dibandingkan kondisi tahun 2026, ketika UMP Bali sebesar Rp3.207.459 baru mencapai 61,54 persen dari KHL sebesar Rp5.253.107.
Dalam rilis tersebut, Koster menyebut capaian UMP 2027 sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak.
Meski demikian, secara nominal besaran UMP yang ditetapkan masih berada Rp1.045.194 di bawah nilai KHL tahun 2027.
Peningkatan rasio UMP terhadap KHL ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat upah minimum dibandingkan kebutuhan hidup pekerja yang menjadi acuan pemerintah daerah.
Gubernur Koster berharap kenaikan UMP Bali 2027 dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja.
Dalam rilisnya, Koster menyebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja usaha sektor pariwisata diharapkan memperoleh manfaat dari kebijakan peningkatan upah tersebut.
Kenaikan pendapatan diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat terhadap berbagai produk dan kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Dengan meningkatnya daya beli pekerja, aktivitas ekonomi masyarakat juga diharapkan semakin bergerak.
Gubernur Koster menilai peningkatan kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga kebahagiaan dan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, kebijakan pengupahan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara Niskala-Sakala.
Di sisi lain, peningkatan upah juga diharapkan menjadi motivasi bagi pegawai dan pekerja untuk meningkatkan semangat kerja, kinerja, serta produktivitas.
Untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta pelaku usaha agar melaksanakan keputusan gubernur dengan penuh tanggung jawab.
Keputusan tersebut menjadi acuan pengupahan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 juga menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga produktivitas dan keberlanjutan perekonomian daerah.
Koster memilih Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, sebagai momentum penetapan keputusan tersebut. Hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80, yang memiliki makna historis bagi masyarakat Bali.
Sebagai penyemangat bagi pegawai dan pekerja, Koster menutup rilis keputusan pengupahan tersebut dengan sebuah pantun.
“Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah, Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa. Semangat Puputan Margarana Tetap Membara, Upah Yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja.”
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap peningkatan upah dapat berjalan seiring dengan perbaikan produktivitas tenaga kerja, penguatan daya beli, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)










