Puluhan personel Satpol PP kabupaten/kota se-Bali dari unsur intelijen mengikuti Bimtek, di Lantai III Kantor Satpol PP Provinsi Bali. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Ketepatan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan langkah penegakan Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali memperkuat kemampuan personel intelijen dalam menghimpun data dan informasi langsung dari lapangan. Salah satunya melalui pembekalan teknik pengumpulan informasi secara terbuka maupun tertutup.

Puluhan personel Satpol PP kabupaten/kota se-Bali dari unsur intelijen mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari, 18–19 November 2026, di Lantai III Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Denpasar. Kegiatan yang dibuka Kepala Satpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Kelompok Ahli Gubernur Bali, Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bali, serta sejumlah pemateri lainnya.

Ahli Madya Kejati Bali, Agus Rianto, menjelaskan bahwa pengumpulan informasi dalam mendukung penegakan hukum, khususnya Perda, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni terbuka dan tertutup. Kedua metode tersebut memiliki karakteristik berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan informasi di lapangan.

Baca juga:  Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korporasi di Kasus Timah

“Terkait pengumpulan data atau informasi itu memang ada yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup,” ujar Agus, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, metode terbuka dilakukan dengan menemui langsung pihak yang dimintai keterangan melalui sesi tanya jawab. Dalam proses tersebut, petugas menyampaikan identitas dan jabatannya secara jelas. Keterangan yang diperoleh kemudian dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK).

Sementara itu, metode tertutup dilakukan dengan pendekatan komunikasi yang lebih natural. Personel tidak mengungkapkan identitas dan jabatannya secara gamblang, tetapi berinteraksi layaknya percakapan biasa. Hasil penggalian informasi tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk catatan wawancara untuk memenuhi kebutuhan data sesuai arahan pimpinan.

Agus menekankan bahwa akurasi informasi melalui metode tertutup tidak semata-mata ditentukan oleh satu orang atau satu sumber. Pengumpulan data harus direncanakan sejak awal, termasuk menentukan personel yang bertugas dan pihak yang akan ditemui.

Baca juga:  Tindak Lanjuti Sidak Pansus TRAP di Badung, Satpol PP Pangil 4 Usaha Diduga Melanggar Aturan

Apabila informasi yang diperoleh seorang personel belum lengkap, personel lainnya dapat ditugaskan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Seluruh informasi kemudian dihimpun dan dicocokkan hingga membentuk gambaran yang utuh.

“Ditentukan dari perencanaannya dulu, misalnya si A ditugaskan memperoleh data dengan menemui siapa. Jika informasi yang didapat baru sebagian, personel lain akan melengkapinya. Setelah terkumpul menjadi satu kesatuan seperti puzzle, gabungan informasi itulah yang menentukan akurat atau tidaknya data tersebut,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kasatpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengungkapkan penguatan kemampuan intelijen tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung tugas penegakan Perda. Personel di lapangan tidak cukup hanya menerima laporan atau menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi juga harus memiliki kepekaan untuk mengenali potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sejak awal.

Baca juga:  Tindaklanjuti Arahan Presiden, Satpol PP Gencarkan Penertiban Baliho

Menurutnya, personel dituntut mampu mengumpulkan bukti serta fakta aktual yang berkaitan dengan persoalan ketertiban umum. Hasil pengumpulan informasi itu selanjutnya disusun dalam laporan intelijen sebagai bahan pertimbangan dan dasar tindak lanjut oleh bidang terkait.

Bimtek ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di Bali.

Dengan kemampuan pengumpulan informasi yang lebih terarah dan sistematis, personel Satpol PP diharapkan dapat merespons laporan masyarakat maupun perkembangan situasi di lapangan secara lebih cepat dan tepat. Penguatan unsur intelijen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan Perda di Pulau Dewata. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN